Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama, Tak Hanya Beban Pemprov DKI

Kompas.com - 27/02/2020, 16:18 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden bidang sosial Angkie Yudistia turut menyampaikan keprihatinan atas musibah banjir yang menimpa Jakarta di awal pekan ini.

Ia menegaskan, banjir di ibu kota adalah tanggung jawab bersama.

"Jakarta bukan sekedar kota biasa, Jakarta adalah ibukota. Tentu tanggung jawab adalah milik bersama. Tidak hanya membebankan kepada pemerintah provinsi, namun pemerintah pusat juga terus berupaya agar hal serupa tidak terjadi lagi," kata Angkie dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Ini Wilayah yang Listriknya Masih Padam Akibat Banjir

Mengutip BMKG, Angkie menyebut banjir terjadi karena intensitas hujan di wilayah Indonesia, khususnya Jakarta, yang cenderung ekstrem.

Sementara drainase kita belum bisa menampung debit air yang sangat tinggi.

"Selama ini, intensitas hujan adalah lebat. Namun sekarang, ada peningkatan ke level ekstrem," kata Angkie.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan pompa-pompa mobile di sejumlah titik untuk mampu mengalirkan debit air yang tinggi sehingga meminimalkan potensi banjir kedepan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Fraksi-fraksi Serahkan Nama Anggota Pansus Banjir

Untuk jangka panjang, pemerintah pusat akan menyiapkan rumah pompa di sejumlah titik.

"Nanti terkait perawatannya akan dilakukan oleh pemerintah provinsi," sambung Angkie.

Angkie memastikan, Istana selalu mengambil langkah terbaik dalam penanganan banjir baik di Ibukota Jakarta, maupun seluruh wilayah indonesia.

"Dan khususnya Jakarta sebagai Ibukota yang tentu penanganannya juga melekat kepada pemerintah pusat," ucap Angkie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com