Kompas.com - 27/02/2020, 16:01 WIB
Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati dalam Diskusi Bertajuk Pro Kontra Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kantor LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIPeneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati dalam Diskusi Bertajuk Pro Kontra Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kantor LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati menyebut omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja melemahkan posisi serikat buruh dalam Dewan Pengupahan.

"Pengurangan peran serikat buruh di Dewan Pengupahan. Ini bisa dilihat bahwa Dewan Pengupahan hanya ada di tingkat nasional tidak ada lagi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota," kata Fahtimah dalam diskusi bertajuk 'Pro Kontra Omnibus Law RUU Cipta Kerja' di Kantor LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Bertemu Perwakilan Buruh, Mahfud Ungkap 3 Persoalan RUU Cipta Kerja

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur pembentukan Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dewan Pengupahan dibentuk untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta pengembangan sistem pengupahan nasional.

Namun, dalam RUU Cipta Kerja pasal tersebut diubah, tidak lagi mengatur pembentukan dewan pengupahan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 98 RUU Cipta Kerja menyatakan, untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk dewan pengupahan.

Dewan pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, pakar dan akademisi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dewan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah.

Baca juga: Soal Aturan Pengupahan, Presiden Jokowi Janji Cari Jalan Tengah yang Untungkan Buruh dan Pengusaha

Ia menambahkan, dalam RUU tersebut, buruh juga dipersulit untuk mengajukan tuntutan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pengajuan KHL buruh harus berdasarkan data statistik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.