Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Janji Ciptakan 3 Juta Lapangan Kerja di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 26/02/2020, 18:28 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah akan berupaya menyediakan lapangan kerja di ibu kota baru.

Ia menargetkan akan ada tiga juta lapangan pekerjaan untuk masyarakat setelah ibu kota baru RI selesai dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

"Kita akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru sampai kira-kira sekitar 3 jutaan lapangan pekerjaan baru," kata Soeharso usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Akhir 2021, Bandara Internasional di Ibu Kota Baru Mulai Dibangun

Dia menjelaskan, nantinya lapangan pekerjaan tersebut berada dalam sektor ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

"Dengan tersedianya lapangan pekerjaan ini, masyarakat di sana nanti akan tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang mencukupi," ungkap Soeharso.

Menurut Soeharso, penyediaan lapangan kerja ini juga merupakan salah satu strategi untuk menarik minat masyarakat untuk tinggal.

Baca juga: Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Untuk menarik minat masyarakat, pemerintah juga berencana untuk menempatkan universitas-univesitas terkemuka di Indonesia.

Selanjutnya pemerintah akan mengajak para investor untuk membangun pusat hiburan.

"Itu semua akan menjadi daya tarik yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk pindah ke sana," ucap Suharso.

Suharso menargetkan soft groundbreaking ibu kota baru bisa dilakukan tahun ini, setelah UU yang menjadi payung hukum selesai dibahas di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com