Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta WNI yang Pulang dari Obserbasi di Natuna Tak Dipermasalahkan

Kompas.com - 14/02/2020, 20:54 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta masyarakat menerima kembali 237 WNI yang diobservasi di Natuna setelah mereka dievakuasi dari Wuhan, China akibat penyebaran virus corona.

Ia mengatakan, mereka yang dipulangkan dari Natuna sudah dipastikan dalam kondisi sehat sehingga tak perlu dikhawatirkan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerima kembali WNI dari Wuhan, China tersebut mengingat mereka semua dipastikan dalam keadaan sehat dan bebas dari virus corona," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Akan Fasilitasi Kepulangan Warga Jabar di Natuna

Ia pun meminta pemerintah daerah mendampingi para WNI yang dipulangkan dari observasi hingga sampai ke keluarganya masing-masing.

Ia mengatakan, meski di Indonesia belum ada yang terinfeksi virus tersebut, masyarakat tetap harus waspada dan menjaga kebersihan untuk mencegah tertularnya virus corona.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap penyebaran wabah virus tersebut dengan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, walaupun hingga saat ini tidak ada indikasi virus tersebut tersebar di Indonesia," kata politikus Golkar itu.

Untuk diketahui, WNI yang baru selesai menjalani masa observasi di Natuna pasca-evakuasi dari Provinsi Hubei, China akan dipulangkan ke Jakarta, besok (15/2/2020).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, mereka akan pulang dari Natuna menuju Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 14.00 WIB.

"Nanti dari Natuna itu kita prediksikan sekitar jam 14.00, setelah mereka selesai makan siang langsung diterbangkan ke Halim," kata Yurianto pada Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Dua Warga Bali Pulang Pasca-observasi di Natuna Tak Dijemput Khusus

Setelah sampai di Halim WNI tersebut akan disambut oleh pemerintah daerah masing-masing.

Kemudian, mereka dipulangkan ke kampung halaman oleh pemerintah daerah.

"Dan nanti kita akan serahkan ke provinsi perwakilannya untuk selanjutnya mereka yang akan mengatur kepulangan," ujar dia 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com