KPK Harap Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan Penyidik Jumat Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada Jumat (14/2/2020) besok.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri berharap, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu bisa memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

"Betul, sesuai jadwal dan merupakan saat itu adalah konfirmasi ya dari Zulhas untuk hadir, kami masih meyakini bahwa besok beliau akan kooperatif hadir," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Kasus Alih Fungsi Hutan, KPK Panggil Zulkifli Hasan

Ali menuturkan, pemanggilan besok merupakan pemanggilan yang dijadwalkan atas permintaan Zulkifli setelah tidak hadir ketika dipanggil pada Kamis (6/2/2020).

"Saya ulangi kami masih meyakini bahwa sesuai dengan komitmennya untuk hadir pada pemeriksaan besok tanggal 14 Februari 2020," ujar Zulkifli.

Adapun Zulkifli akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan di Riau.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Zulkifli pada Kamis (16/1/2020) lalu namun Zulkifli tidak hadir tanpa memberi konfirmasi kepada KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka dalam pengembangan kasus alih fungsi hutan di Riau.

KPK juga menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014.

Saat itu, KPK mengamankan uang dengan nilai total Rp 2 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah.

KPK saat itu menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung yang keduanya telah divonis bersalah atas kasus ini.

Dalam kasus ini, Surya diduga menawarkan Annas Maamun fee sejumlah Rp 8 miliar melalui Gulat, apabila areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Annas kemudian menginstruksikan bawahannya di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh Suheri dan Surya dalam peta lampiran surat gubernur.

Suheri diduga menyerahkan uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar melalui Gulat ke Annas Maamun. Uang itu diduga terkait kepentingan PT Palma Satu.

Baca juga: KPK Panggil Lagi Zulkifli Hasan

Perusahaan ini tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas sahamnya dimiliki Darmex Agro.

"SUD (Surya) diduga beneficial owner Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri) merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers pada Senin (29/4/2019) lalu.