Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemulangan 238 Warga dari Natuna, Pemerintah Koordinasi dengan Kepala Daerah

Kompas.com - 10/02/2020, 18:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah terkait pemulangan 238 warga yang diobservasi di Natuna.

Menurut Yuri, warga yang sudah diobservasi akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

"(Kami) koordinasi dengan beberapa kepala daerah, mereka jemput di Jakarta. Rencananya akan seperti itu," ujar Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).

Dia melanjutkan, hingga saat ini 238 warga dalam kondisi sehat.

Baca juga: Pemerintah Segera Putuskan Pemulangan 238 Warga di Natuna

Menurut Yuri, tidak ada yang menderita sakit panas, gangguan pernapasan atau gejala influenza yang mengarah kepada potensi tertular virus corona.

Hanya saja, kata Yuri, warga yang diobservasi di Natuna sempat mengalami gatal-gatal.

Saat diperiksa lebih lanjut, penyebabnya karena air yang digunakan untuk mandi mereka kurang bersih.

"Ternyata kita memang kurang begitu mewaspadai tandon air bawah tanah untuk keperluan mandi. Kebutuhan air demikian tinggi sehingga kotorannya (pada tandon) naik ke atas. Saat ini kita menambah tandon baru di atas dan sudah teratasi," ucap Yuri.

Baca juga: Hari Ke-9 Karantina, WNI dari Wuhan Sehat, Ucapkan Terima Kasih untuk Warga Natuna

Lebih lanjut, Yuri mengungkapkan bahwa setelah dipulangkan ke daerah masing-masing, para warga bisa pulang ke rumah.

Namun, Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memutuskan apakah para warga ini bisa kembali ke Kota Wuhan atau tidak.

"Sebab Kota Wuhan sendiri sampai saat ini masih ditutup," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, 238 warga dipulangkan dari Kota Wuhan, China, pada Minggu (2/2/2020).

Para warga itu langsung diobservasi di hanggar yang berada di Pangkalan TNI AU, Raden Sadjad, Natuna.

Baca juga: Menkes Terawan: Observasi 285 WNI di Natuna Ketat, tapi Tidak Tegang...

Pemerintah menjadwalkan observasi sejak 2 Februari 2020 hingga 16 Februari 2020.

Meski mayoritas warga adalah WNI, tetapi ada pula WNA yang ikut dalam 238 orang yang diobservasi.

Kemenkes sebelumnya memastikan ada satu WNA berkebangsaan Amerika Serikat dalam rombongan itu.

Kemudian, ada satu WNA lain yang saat ini belum dipastikan status kewarganegaraannya oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com