Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Putuskan Pemulangan 238 Warga di Natuna

Kompas.com - 10/02/2020, 16:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah akan segera memutuskan mengenai teknis pemulangan 238 warga yang saat ini diobservasi di Natuna.

Menurut Yuri, saat ini pemerintah masih membahas teknis pemulangan bersama sejumlah pihak terkait.

"Saat ini sedang dirapatkan karena itu menyangkut berbagai pihak, baik Kemenkes, Kemenlu, Kemendagri, TNI, dan sebagainya," ujar Yuri dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).

"Kapan tepatnya pemulangan dan sebagainya akan diputuskan," lanjut dia.

Baca juga: Hari Ke-9 Karantina, WNI dari Wuhan Sehat, Ucapkan Terima Kasih untuk Warga Natuna

Yuri hanya memastikan bahwa rute pemulangan akan dilakukan dari Natuna ke Jakarta terlebih dulu.

Setelah 238 warga tiba di Jakarta, barulah mereka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

"Intinya ke Jakarta dulu, baru diserahkan ke pemda. Lalu ke keluarga masing-masing," ujar dia.

Sementara itu, terkait kapan para WNI itu bisa kembali lagi ke Kota Wuhan, Yuri belum bisa memastikan.

Baca juga: Kisah Sedih Calon Pengantin di Natuna, Nyaris Gagal Nikah gara-gara Lokasi Resepsi Dekat Karantina Virus Corona

Sebab, saat ini Pemerintah China masih menutup kota tersebut.

Yuri menambahkan, secara umum 238 warga yang diobservasi saat ini dalam kondisi baik.

Berdasarkan pemantauan Kemenkes, tidak ada yang mengeluhkan sakit panas, gangguan saluran pernapasan, atau batuk yang menjadi indikator potensi penuralan virus corona.

"Semua dalam kondisi baik, " tambah Yuri.

Diberitakan sebelumnya, 238 warga dipulangkan dari Kota Wuhan, China, pada Minggu (2/2/2020).

Para warga itu langsung diobservasi di hanggar yang berada di Pangkalan TNI AU, Raden Sadjad, Natuna.

Baca juga: Kehidupan Warga Ranai di Natuna, Lokasi Karantina WNI, Masker Tak Diminati hingga Posko Kesehatan Sepi

Pemerintah menjadwalkan observasi sejak 2 Februari 2020 hingga 16 Februari 2020.

Meski mayoritas warga adalah WNI, tetapi ada pula WNA yang ikut dalam 238 orang yang diobservasi.

Kemenkes sebelumnya memastikan ada satu WNA berkebangsaan Amerika Serikat dalam rombongan itu.

Kemudian, ada satu WNA lain yang saat ini belum dipastikan status kewarganegaraannya oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com