Kemenkes Bagi Wilayah Karantina di Natuna Jadi 3 Lapis, Masyarakat Umum Tak Bisa Mengakses

Kompas.com - 03/02/2020, 22:48 WIB
Petugas medis menyemprotkan cairan disinfektan pada warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Sebanyak 238 WNI dari Wuhan tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona. ANTARA FOTO/KEMENTERIAN LUAR NEGPetugas medis menyemprotkan cairan disinfektan pada warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Sebanyak 238 WNI dari Wuhan tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membagi wilayah karantina Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Provinsi Hubei, China menjadi tiga lapis.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono memastikan masyarakat umum tidak bisa mengakses lokasi tersebut.

"Kami semua ada di situ untuk memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak terjadi," kata Anung, Senin (3/2/2020), seperti dikutip dari Antara. 

Baca juga: Dokter Kandungan Juga Disiapkan di Karantina Natuna, Menkes: Ada yang Hamil

Lapis pertama di mana para WNI tidak ada yang kontak dengan orang lain kecuali tenaga kesehatan.

Pada lapis kedua digunakan untuk dukungan pelayanan kesehatan, makanan, dan sebagainya. Sementara di lapis ketiga digunakan untuk tempat melakukan pemantauan.

Pertimbangan jarak yang berjauhan dengan lokasi masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi karantina merujuk pada mekanisme penularan virus.

Baca juga: Jokowi Berterima Kasih ke Warga Natuna yang Daerahnya Jadi Lokasi Karantina

Anung menyatakan, sejauh ini mekanisme penularan masih belum jelas meski beberapa menyebutkan kemungkinan melalui kontak dekat, melalui udara, dan juga melalui droplet atau dahak dan bersin orang yang terinfeksi.

Namun, Anung memastikan jarak tempat observasi kesehatan para WNI di Natuna cukup jauh dari lingkungan masyarakat umum.

"Jarak yang saat ini ada diyakini cukup jauh, virus ini juga tidak terlalu kuat di udara, daerah itulah yang kemudian kita yakin. Kita dari sisi kesehatan memastikan bahwa apa yang terjadi kalau itu adalah sifatnya airborne itu tidak akan sampai ke komunitas," kata dia.*

Baca juga: Menko PMK Sebut Hoaks Jadi Penyebab Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan

Tak hanya itu, Anung menegaskan, penempatan karantina di hanggar pangkalan udara  juga mempertimbangkan psikologi para WNI yang diobservasi kesehatannya agar tidak stres.

Ia juga mengatakan, keputusan lokasi observasi WNI di Natuna adalah kebijakan pemerintah pusat yang didasarkan berdasarkan berbagai pertimbangan.

"Mengenai mengapa di Natuna, ini kebijakan pemerintah, kami di Kementerian Kesehatan memberikan persiapan pelayanan. Tentu pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan, karena waktu, karena persoalan jumlah, karena persoalan kedaruratan itu sendiri. Banyak opsi yang disiapkan, tapi pemerintah memilih Natuna sebagai tempat observasi kesehatan selama masa karantina," kata Anung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Nasional
7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Nasional
KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.