Salin Artikel

Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Karantina dilakukan untuk menghindari penularan virus corona yang sedang mewabah di Wuhan dan daerah lain di China.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu supaya Anda maklumi," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mahfud MD mengatakan, perkembangan informasi terkait rencana pemulangan ratusan WNI dari China, khususnya Wuhan, berlangsung cepat.

Terlebih, setelah Pemerintah China memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya pasca-mewabahnya virus corona.

Selanjutnya, pemerintah pun mengambil tindakan cepat untuk memulangkan WNI dari Wuhan.

Sejalan dengaan persiapan pemulangan, pemerintah juga telah juga telah memutuskan Natuna sebagai lokasi isolasi selama 14 hari ke depan.

"(Keputusan) mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, pemerintah menjamin akurasi isolasi 238 orang di Natuna. Sehingga, hal tersebut tidak membahayakan warga Natuna dari ancaman virus corona.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana (Natuna), itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, evakuasi 237 WNI dan 1 WNA dari Wuhan, China berlangsung serba cepat.

Adapun, 1 WNA itu bukan warga China, dan merupakan suami dari salah satu WNI yang dievakuasi.

Menurut Johnny Plate, kondisi evakuasi ke Natuna yang serba cepat menyebabkan muncul kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

"Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia itu berlangsung dengan cepat prosesnya," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kemenkominfo, Senin (3/2/2020).


Dia pun mengatakan, persiapan pemulangan itu begitu mendadak dan membutuhkan langkah diplomasi dengan Pemerintah China.

"Semuanya karena membutuhkan komunikasi yang diplomasi dengan Pemerintah China yang mengakibatkan tentu belum sempat ini disosialisasikan, pesawat sudah datang," ujar Johnny.

Dia pun mengatakan, persiapan pemulangan itu begitu mendadak dan membutuhkan langkah diplomasi dengan Pemerintah China.

"Semuanya karena membutuhkan komunikasi yang diplomasi dengan Pemerintah China yang mengakibatkan tentu belum sempat ini disosialisasikan, pesawat sudah datang," ujar Johnny.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi perihal evakuasi di Natuna ini.

Namun, Johnny mengatakan, komunikasi dengan Pemda Natuna sudah terjalin.

"Per hari ini saya kira pemerintah daerah baik ke pemda maupun DPR-nya sudah mengetahui akan pentingnya pemilihan lokasi Natuna sebagai tempat yang sangat cocok untuk observasi (para WNI)," tutur Johnny.

Menurut dia masyarakat daerah tidak lagi menolak keberadaan 238 orang yang dikarantina di sana.

"Harapannya dengan informasi yang disampaikan ini justru menjadi lebih berkurang karena kita memang ini jangan menyebar dan mengakibatkan masalah baru yang tidak perlu. Ini pencegahan jangan sampai virusnya masuk di Indonesia itu intinya," ucap Johnny Plate.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/10370131/ada-penolakan-warga-natuna-soal-karantina-mahfud-md-akui-terlambat

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke