Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Perlu Evakuasi WNI dari Wuhan dan Larang WN China Masuk

Kompas.com - 27/01/2020, 09:50 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Kota Wuhan, China. Hal itu menyusul penyebaran virus corona yang demikian cepat dan masif.

Bahkan, dalam perkembangan terakhir, virus yang telah mengakibatkan 56 orang meninggal dan 2.022 orang lainnya terinfeksi itu telah menyebar di 13 negara.

"Saya pikir langkah itu (evakuasi) harus dilakukan segera, karena di China penyebarannya sudah ribuan. Itu artinya penyebarannya sudah sangat tinggi kan," ucap pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan Alex Jemadu kepada Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Ia menuturkan, pemerintah perlu menyusun rencana kontijensi yang matang guna mengantisipasi penyebaran virus yang lebih luas di dalam negeri.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya antisipasi dengan memasang thermoscanner atau alat pendeteksi tubuh di 135 pintu masuk negara, baik melalui jalur darat, laut maupun udara.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan bila menemukan ada warga yang tiba dari kunjungan luar negeri dengan suhu tubuh tinggi.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu ditingkatkan.

Baca juga: Gubernur Sumbar Mengaku Tak Khawatir dengan Kedatangan 150 Turis China

Alex menambahkan, upaya kontijensi lain yang bisa dilakukan yakni dengan melarang untuk sementara waktu warga negara China yang ingin masuk ke Indonesia.

"Dengan melihat perkembangan, itu bisa dilakukan. Karena ini menyangkut jiwa banyak orang. Kita tidak boleh demi pariwisata, tapi meniadakan kesiagaan kita terhadap penyakit yang mematikan ini," ujar dia.

Ia pun meyakini bahwa Pemerintah China tidak akan tersinggung dengan langkah tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari upaya melindungi warga negaranya dari ancaman virus yang mematikan ini.

Selain itu, ia menambahkan, hubungan bilateral dengan Pemerintah China masih dapat dinegosiasikan di kemudian hari dengan melihat perkembangan yang ada.

"Kita bukan memusuhi rakyat China, tapi kita ingin menyelamatkan rakyat kita yang begitu rentan dengan tingkat aktivitas dan tingkat kemampuan ekonomi yang tidak terlalu canggih dalam menangani masalah kesehatan seperti ini," ujarnya.

Baca juga: Waspadai Virus Corona, Warga Bandung Diimbau Pakai Masker

"Tindakan seperti ini bisa dilakukan, dan China tidak perlu merasa tersinggung dengan itu. Karena kita ingin melakukan tindakan penyelamatan terhadap ancaman eksistensial seperti ini," kata Alex.

Sebelumnya, Jepang, Amerika Serikat, Rusia dan Perancis, berencana mengevakuasi warga negara mereka yang berada di Kota Wuhan. Hal itu menyusul masifnya perkembangan penyebaran virus corona tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com