Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Kompas.com - 27/01/2020, 08:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan pemerintah seharusnya mengeluarkan larangan masuknya pekerja asal China ke Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan persebaran virus corona yang pertama kali terdeteksi di negeri tirai bambu itu.

"Sehubungan dengan munculnya virus Corona, maka pemerintah Indonesia seharusnya segera mengeluarkan larangan masuknya pekerja asal China, bahkan wisatawan (asal) China ke Indonesia," ujar Laode dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Wabah Virus Corona, Ini Dampaknya pada Pariwisata Indonesia

Selain itu, kata dia, pekerja asal China yang sudah telanjur berada di Indonesia sebaiknya segera didata.

Anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (6/11/2019).
Laode menyarankan ada pemeriksaan secara khsusus terhadap para pekerja itu.

"Untuk memastikan mereka (pekerja asal China) terbebas dari virus mematikan tersebut," tutur Laode.

Dia menegaskan, persebaran virus ini menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan pemerintah.

Terlebih virus ini sudah menimbulkan korban jiwa baik di China, Singapura dan Thailand.

"Agar warga Indonesia terhindar dari virus corona. Perlindungan terhadap nyawa warga negara Indonesia adalah jauh lebih utama ketimbang membebaskan pekerja asal China atas nama Investasi," tegas Laode.

"Virus ini sudah terbukti bersumber dari China, dan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari bahaya kontaminasi dari virus yang kemungkinan dibawa oleh para pekerja atau para wisatawan China," lanjutnya.

Lebih lanjut Laode mengingatkan bahwa pekerja asal China dengan kategori buruh kasar setiap hari masuk ke Indonesia.

Contohnya, kata Laode yang masuk ke Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

"Hingga hari ini yang (masuk) melalui Cengakreng ke Kendari, setiap hari ada dua pesawat (Batik Air pukul 03.00 WIB dan Lion Air pukul 06.00 WIB) dengan penumpang lebih dari 70 persen adalah para buruh asal China, " jelasnya. 

Dia menambahkan, pada 2018 lalu Ombudsman sudah melakukan investigasi ke sejumlah daerah dan menemukan fakta bahwa pekerja asal China umumnya pekerja di smelter-smelter Penanaman Modal Asing (PMA) asal China.

Virus corona (coronavirus) tengah menjadi perhatian dunia. Pasalnya selain mulai menyebar di kota Wuhan, China, virus corona jenis baru tersebut juga terdeteksi hingga Amerika Serikat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Berdasarkan informasi dari Komisi Kesehatan Nasional China, virus corona memiliki kemiripan seperti virus SARS dan MERS yang dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya.

Sejak diketahui sebagai wabah misterius yang menyebabkan pneumonia, jumlah pasien yang terinfeksi virus ini terus bertambah.

Hingga Senin pagi, Pemerintah China menyatakan, korban meninggal akibat wabah virus corona mencapai 80 orang dengan lebih dari 2.300 orang terinfeksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com