Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian...

Kompas.com - 27/01/2020, 05:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di awal berdirinya Orde Baru, sejumlah orang Tionghoa memilih mengganti nama dengan nama yang lebih Indonesia.

Hal itu terjadi pula pada aktivis mahasiswa angkatan 1966 Arief Budiman, kakak dari Soe Hok Gie. Arief memilih mengganti namanya dari yang sebelumnya, yakni Soe Hok Djin.

Sementara itu, sang adik, Soe Hok Gie memilih tetap menggunakan nama aslinya.

Meski berstatus sebagai seorang keturunan Tionghoa, Gie selalu menganggap dirinya beridentitas Indonesia.

Karenanya, ia bersikeras tetap menggunakan namanya sebab menurut Gie hal itu juga termasuk dalam identitas keindonesiaan.

Sehingga Gie pun menganggap pergantian nama bukan hal penting.

Baca juga: Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Gie lantas menyatakan, jika keturunan Tionghoa harus mengubah namanya menjadi kejawa-jawaan agar dianggap orang Indonesia, itu harus pula dilakukan oleh keturunan Batak, Aceh, dan selainnya.

Bagi Gie, menjadi Tionghoa juga bagian dari Indonesia.

Ia menilai keturunan Tionghoa di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai WNI selayaknya keturunan Jawa, Batak, dan suku lainnya.

Namun, ternyata, keputusan Gie mempertahankan nama Tionghoanya sempat membuat ia harus berurusan dengan petugas imigrasi saat hendak pergi ke Amerika Serikat (AS).

Saat mengurus paspor, petugas imigrasi memintanya membuktikan bahwa ia warga negara Indonesia asli.

Ia lalu menunjukkan surat yang menyatakan telah memilih Indonesia dalam rangka persetujuan dwi kewarganegaraan selaku keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia.

Gie merasa heran sebab ia telah terdaftar sebagai PNS di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI).

Aktivis mahasiswa di era Presiden Soekarno itu pun membawa surat pengantar dari Rektor UI untuk keberangkatannya ke AS.

"Akhirnya ditempuh prosedur checking di pendaftaran orang asing. Jika nama saya tidak ada di sana maka saya dianggap orang Indonesia," Gie dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan.

Baca juga: Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Hingga akhirnya terbukti nama Gie tak ada dalam daftar orang asing.

Ia kemudian diizinkan memiliki paspor Indonesia.

"Lucu sekali rasanya. Saya tidak pernah berpikir sedetik pun bahwa saya bukan Bangsa Indonesia. Tiba-tiba saya harus membuktikan bahwa saya adalah warga negara Indonesia," lanjut Gie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com