Wapres Minta KPU, Pemda dan Aparat Edukasi Masyarakat Cegah Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu mengedukasi masyarakat dalam pencegahan hoaks jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Ma'ruf khawatir isu SARA dan hoaks akan kembali mencuat saat penyelenggaraan pilkada.

"Kita edukasi masyarakat melalui berbagai kelembagaan, termasuk melalui KPU, pemerintah daerah, dan pihak keamanan," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Wapres: Pendidikan Literasi Anti-Hoaks Sudah Dicanangkan sejak Dini

Kendati demikian, Ma'ruf berharap agar dalam kondisi apapun tak ada lagi isu SARA atau hoaks yang beredar di masyarakat.

Pemerintah, kata dia, sudah mulai menyelenggarakan berbagai dialog melalui forum-forum nasional di berbagai daerah untuk mengedukasi.

"Supaya masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyangkut soal SARA, hoaks yang bisa menjadi sumber konflik," kata dia.

"Bahwa semuanya itu, istilahnya Merah Putih, semuanya NKRI sehingga tidak ada lagi isu SARA berkembang. Sekarang kan sudah mulai reda," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Selain itu, kata Ma'ruf, pendidikan literasi antihoaks sejak dini juga sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya keresahan-keresahan masyarakat akibat hoaks.