Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Kompas.com - 20/01/2020, 17:23 WIB
Wakil Ketua DPD Nono Sampono usai bertemu Wapres Maruf Amin KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Ketua DPD Nono Sampono usai bertemu Wapres Maruf Amin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) Nono Sampono menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Keduanya membahas pemekaran daerah otonom baru (DOB) yang selama ini dimoratorium atau ditangguhkan.

"Pertama, ngobrol soal DOB. DOB kan, memang kan wakil presiden sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah," ujar Nono.

"Saya katakan sampai saat ini pemerintah masih moratorium dengan adanya kebutuhan Papua, mungkin juga Kalimantan atau perbatasan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemekaran di daerah-daerah lain," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemekaran Papua Aspirasi dari Bawah

Nono mengatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga telah membicarakan wacana moratorium DOB untuk memekarkan wilayah di Papua.

Ia menambahkan setidaknya Papua sudah harus dimekarkan menjadi empat provinsi sebab saat ini ia menilai wilayahnya masih terlalu luas jika hanya dibentuk dua provinsi.

Menurut Nono, jika moratorium pembukaan DOB tak dihentikan, maka wilayah di Papua akan tetap tertinggal sebab sulit menjangkau pelayanan publik hanya dengan dua pemerintah provinsi seperti sekarang.

Baca juga: Sempat Ditegur Hakim, 2 Aktivis Papua Tetap Pakai Koteka di PN Jakpus

"Janganlah kita memendam banyak masalah yang ada di Papua lagi sehingga kalau pengendalian kawasan begitu luas. Hanya dua provinsi (Papua dan Papua Barat) rasanya kurang tepat," kata Nono.

"Papua paling enggak ada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran, karena terlalu luas untuk menjangkau dan mengendalikan kawasan Papua seperti itu hanya dengan dua provinsi," lanjut dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Nasional
Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Nasional
Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Nasional
Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Nasional
IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Nasional
Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Nasional
Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X