Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Kompas.com - 20/01/2020, 17:23 WIB
Wakil Ketua DPD Nono Sampono usai bertemu Wapres Maruf Amin KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Ketua DPD Nono Sampono usai bertemu Wapres Maruf Amin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) Nono Sampono menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Keduanya membahas pemekaran daerah otonom baru (DOB) yang selama ini dimoratorium atau ditangguhkan.

"Pertama, ngobrol soal DOB. DOB kan, memang kan wakil presiden sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah," ujar Nono.

"Saya katakan sampai saat ini pemerintah masih moratorium dengan adanya kebutuhan Papua, mungkin juga Kalimantan atau perbatasan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemekaran di daerah-daerah lain," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemekaran Papua Aspirasi dari Bawah

Nono mengatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga telah membicarakan wacana moratorium DOB untuk memekarkan wilayah di Papua.

Ia menambahkan setidaknya Papua sudah harus dimekarkan menjadi empat provinsi sebab saat ini ia menilai wilayahnya masih terlalu luas jika hanya dibentuk dua provinsi.

Menurut Nono, jika moratorium pembukaan DOB tak dihentikan, maka wilayah di Papua akan tetap tertinggal sebab sulit menjangkau pelayanan publik hanya dengan dua pemerintah provinsi seperti sekarang.

Baca juga: Sempat Ditegur Hakim, 2 Aktivis Papua Tetap Pakai Koteka di PN Jakpus

"Janganlah kita memendam banyak masalah yang ada di Papua lagi sehingga kalau pengendalian kawasan begitu luas. Hanya dua provinsi (Papua dan Papua Barat) rasanya kurang tepat," kata Nono.

"Papua paling enggak ada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran, karena terlalu luas untuk menjangkau dan mengendalikan kawasan Papua seperti itu hanya dengan dua provinsi," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Nasional
Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X