Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat tidak salah paham dengan istilah omnibus law, terutama RUU Cipta Lapangan yang selama ini dikeluhkan para pekerja.

Sebab, kata dia, omnibus law adalah suatu cara untuk menggabungkan undang-undang (UU).

"Jadi omnibus law ini soal perspektif, soal metode, soal cara, bedakan dengan isinya," kata Jimly dalam keterangan yang dikutip Kompas.com, Selasa (21/1/2020).

Jimly menjelaskan bahwa omnibus law perlu dilihat sebagai cara untuk mengharmonisasi UU.

Baca juga: Omnibus Law Dikhawatirkan Ancam HAM dan Kelestarian Lingkungan

Sehingga, yang harus dipermasalahkan serikat buruh adalah isi UU yang akan di omnibus law, bukan omnibus law-nya.

"Omnibus (soal) Cipta Lapangan kerja jadi para pendemo tidak usah anti omnibus law," ucap Jimly.

"Bukan omnibus law-nya yang dikritik tapi yang dikritik itu isinya sebab omnibus law hanya metode penyederhanaan cara untuk mengharmoniskan antar UU," tuturnya.

Anggota DPD RI periode 2019-2024 ini menambahkan, seharusnya kata omnibus tidak perlu dicantumkan dalam nama UU.

Sebab, omnibus adalah cara penggabungan UU yang tidak perlu disebutkan dalam nama rancangan UU.

"Kan seharusnya omnibus itu semuanya, semua RUU yang disepakati ini menggunakan perspektif omnibus," ucapnya.

Baca juga: Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera merampungkan draf omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Hari ini saya minta agar RUU-nya, naskahnya, selesai dalam minggu ini," kata Jokowi kepada jajarannya.

Jokowi juga meminta kepada Kapolri, Kepala BIN dan Jaksa Agung serta seluruh kementerian bisa melakukan komunikasi dengan organisasi terkait.

Menurut dia, komunikasi ini bisa dilakukan sambil menunggu omnibus law dibahas di DPR.

"Kita menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja (Jokowi-Ma'ruf)," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.