Omnibus Law Dikhawatirkan Ancam HAM dan Kelestarian Lingkungan

Kompas.com - 21/01/2020, 11:03 WIB
Pameran Foto bertajuk Kilas Balik Jawa Barat 2019, merekam kerusakan lingkungan dan bencana alam di Jawa Barat sepanjang tahun 2019. Dokumentasi Tim Pameran Foto Kilas Balik Jawa Barat 2019.Pameran Foto bertajuk Kilas Balik Jawa Barat 2019, merekam kerusakan lingkungan dan bencana alam di Jawa Barat sepanjang tahun 2019.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nur Sholikin menilai omnibus law yang digadang-gadang pemerintah dapat mempercepat proses investasi justru berpotensi mengancam HAM dan kelestarian lingkungan.

Ia mengakui bahwa omnibus law dapat memangkas sejumlah peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (perda) yang tumpang tindih, sehingga mampu mempercepat investasi dan membuka banyak lapangan kerja.

Namun, PSHK mengkhawatirkan ada banyak prosedur wajib terkait kajian publik dan lingkungan yang juga ikut terpangkas prosesnya dengan adanya omnibus law.

"Baik DPR maupun Pemerintah mempromosikan karakteristik omnibus law yang proses pembentukannya cenderung singkat serta mampu membatalkan atau mengubah banyak peraturan sekaligus," kata Solikhin melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020).

"Padahal, keunggulan dari sisi prosedural tersebut justru dapat menimbulkan kerugian di sisi lain, seperti adanya potensi penghapusan ketentuan perundang-undangan yang selama ini melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup," ujar dia

Baca juga: Mahfud MD Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Utamakan Upah Buruh

Selain itu, ia menyayangkan pemerintah dan DPR yang kurang melibatkan publik dalam menyusun omnibus law tersebut.

Menurut dia, hal tersebut tidak cukup hanya dikaji oleh pemerintah dan DPR, sebab omnibus law akan memunculkan dampak yang luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, ia meminta pemerintah dan DPR segera melibatkan publik untuk mengkaji omnibus law.

" Omnibus law seolah menjadi jargon bagi pemerintah dan DPR untuk mengatasi berbagai persoalan regulasi di sejumlah bidang. Namun minim pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan," kata Solikhin.

Baca juga: Pimpinan DPD Dukung Omnibus Law meski Ada Keluhan dari Pemda

Sebelumnya diberitakan, DPR dan pemerintah telah menyepakati program legislasi atau Prolegnas Prioritas 2020.

Ada 50 rancangan undang-undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2020, termasuk empat omnibus law yang masuk Prolegnas Prioritas 2020.

Empat omnibus law itu yakni RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

"Prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang kita tetapkan hari ini," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Selanjutnya, Supratman mengatakan, perubahan Prolegnas Prioritas 2020 akan segera disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 81 Kasus Hoaks terkait Virus Corona, Polisi Tahan 12 Tersangka

Ada 81 Kasus Hoaks terkait Virus Corona, Polisi Tahan 12 Tersangka

Nasional
DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

Nasional
Tito: Gugus Tugas Covid-19 Perbatasan Bekerja Selama 7 Bulan

Tito: Gugus Tugas Covid-19 Perbatasan Bekerja Selama 7 Bulan

Nasional
Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

Nasional
Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Nasional
Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Nasional
FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

Nasional
Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Nasional
Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Nasional
Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Nasional
Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X