Kompas.com - 21/01/2020, 11:03 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nur Sholikin menilai omnibus law yang digadang-gadang pemerintah dapat mempercepat proses investasi justru berpotensi mengancam HAM dan kelestarian lingkungan.

Ia mengakui bahwa omnibus law dapat memangkas sejumlah peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (perda) yang tumpang tindih, sehingga mampu mempercepat investasi dan membuka banyak lapangan kerja.

Namun, PSHK mengkhawatirkan ada banyak prosedur wajib terkait kajian publik dan lingkungan yang juga ikut terpangkas prosesnya dengan adanya omnibus law.

"Baik DPR maupun Pemerintah mempromosikan karakteristik omnibus law yang proses pembentukannya cenderung singkat serta mampu membatalkan atau mengubah banyak peraturan sekaligus," kata Solikhin melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020).

"Padahal, keunggulan dari sisi prosedural tersebut justru dapat menimbulkan kerugian di sisi lain, seperti adanya potensi penghapusan ketentuan perundang-undangan yang selama ini melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup," ujar dia

Baca juga: Mahfud MD Sebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Utamakan Upah Buruh

Selain itu, ia menyayangkan pemerintah dan DPR yang kurang melibatkan publik dalam menyusun omnibus law tersebut.

Menurut dia, hal tersebut tidak cukup hanya dikaji oleh pemerintah dan DPR, sebab omnibus law akan memunculkan dampak yang luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, ia meminta pemerintah dan DPR segera melibatkan publik untuk mengkaji omnibus law.

"Omnibus law seolah menjadi jargon bagi pemerintah dan DPR untuk mengatasi berbagai persoalan regulasi di sejumlah bidang. Namun minim pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan," kata Solikhin.

Baca juga: Pimpinan DPD Dukung Omnibus Law meski Ada Keluhan dari Pemda

Sebelumnya diberitakan, DPR dan pemerintah telah menyepakati program legislasi atau Prolegnas Prioritas 2020.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Nasional
Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Nasional
Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Nasional
Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.