Di DPR, Dewas TVRI Sebut Helmy Yahya Dipecat karena Terlalu Kejar Rating

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas TVRI Arif Hidayat Thamrin mengungkapkan sejumlah alasan pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR.

Salah satunya, kata dia, TVRI terkesan terlalu mengejar share dan rating dalam kepemimpinan Helmy. Arif mengatakan hal ini terbukti dari banyaknya tayangan siaran asing di TVRI.

"Seolah-olah Direksi TVRI mengejar rating dan share seperti televisi swasta. Kami ada APBN harus bayar dalam bentuk membayar ke luar negeri," kata Arif di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Usai Pemecatan Helmy Yahya, Gedung TVRI Dipasang Kain Hitam

Menurut dia, tayangan siaran asing ini tak sesuai dengan visi dan misi TVRI.

"Tupoksi TVRI sesuai visi misi TVRI adalah televisi publik. Kami bukan swasta, jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa, prioritas programnya juga seperti itu," tegasnya.

Arif lalu mencontohkan soal siaran Liga Inggris hingga Discovery Channel di TVRI.

"Realisasinya sekarang kita nonton Liga Inggris mungkin banyak yang suka. Discovery Channel kita nonton buaya di Afrika, padahal buaya di Indonesia barang kali akan lebih baik," ujar Arif.

Menurut Arif, TVRI bahkan sempat mendapatkan kritik soal penayangan siara Discovery Channel.

Dia menyebut saat itu siaran Discovery Channel tayang terus-menerus ketika ada bencana banjir Jabodetabek.

Baca juga: Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

"Sempat ketika ada banjir, kami sedang menayangkan Discovery Channel, ini kami dapat protes dari publik, ‘kok banjir-banjir, Dicovery Channel nya tayang terus, enggak peduli banjir’. Ini sangat miris, kami sudah tegur, ternyata direksi melanjutkan," kata dia.

Arif pun mengatakan TVRI disarankan lebih banyak menayangkan siaran edukasi.

"Program kepublikan menurut pengamat, ahli, dan akademisi kami ini diminta lebih memperhatikan edukasi. Ibaratnya TVRI ini makanan sehat, bukan sekadar junk food. Sosialisasi state PR juga penting, disaster manajemen sangat penting," ujar Arif.