Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kompas.com - 20/01/2020, 17:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya mendukung upaya sinergi pengawasan perbatasan yang kerap menjadi jalur penyelundupan narkotika.

Hal tersebut disampaikan seusai pertemuan antara Mendagri Tito Karnavian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor Kemendagri, Senin (20/1/2020).

"Kami mendukung usulan Pak Kepala BNN dan tim supaya nanti ada sinergi bagaimana lembaga-lembaga terkait di Pos Lintas Batas Negara itu bisa menjadi tim yang terpadu (dalam mengawasi peredaran narkoba)," ujar Bahtiar.

Baca juga: BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Kemendagri menyatakan dukungan penuh terhadap program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Pak Mendagri menyambut baik kunjungan dari Pak Kepala BNN beserta jajaran, saya kira ini hubungan yang sangat baik, dan Mendagri mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Kepala BNN soal rencana aksi terpadu tadi, rencana aksi daerah dalam hal P4GN,” kata Bahtiar.

Baca juga: Bertemu Mendagri, Kepala BNN Bahas Asesmen Pengguna Narkoba

Sebelumnya, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, pihaknya melaporkan potensi penyelundupan narkoba lewat daerah perbatasan saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (20/1/2020).

Utamanya, penyelundupan narkoba lewat jalur laut.

"Yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita menghadapi serangan narkoba dari luar negeri. Bagaimana yang paling penting (menjaga) daerah kita, terutama wilayah laut yang 80 persen transportasi narkoba itu masuk melalui sana," ujar Arman di Kantor Kemendagri.

"Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi kalau disampaikan tadi perbatasan, bukan hanya line border-nya, tetapi juga sea port border yang harus kita awasi," lanjut Arman.

Baca juga: BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

 

Karena itu, kata Arman, pemerintah saat ini fokus untuk mengawasi secara ketat sejumlah daerah perbatasan prioritas.

Misalnya, daerah pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Lampung.

"Terus ke atas ke arah Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau. Nah, ini adalah perbatasan yang sangat rawan yang kita anggap daerah merah. Ini yang menjadi prioritas kita," ungkap Arman.

"Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan TNI AL, Bakamla, KKP, kepolisian, juga stakeholder yang lain, termasuk para nelayan kita," lanjut dia.

Baca juga: Jelang Pemindahan Ibu Kota, BNN Antisipasi Masuknya Jaringan Narkoba

 

Arman menambahkan, serangan penyelundupan narkoba dari luar negeri diperkirakan belum akan mereda.

"Kalau kita tidak waspada maka semua yang sudah kita lakukan menjadi percuma karena narkoba adalah salah satu musuh kita bersama. Kita perlu menyinergikan pengawasan di wilayah perbatasan untuk melindungi masyarakat kita dari narkoba yang datang dari luar negeri," tuturnya. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com