Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Hukum PDI-P Sebut Ada Oknum KPK Bocorkan Keterangan soal Penggeledahan DPP

Kompas.com - 16/01/2020, 16:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengungkapkan, ada oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin membocorkan hal-hal yang salah soal penggeledahan kantor partai tersebut.

"Ada bocoran dari oknum, yang sesungguhnya KPK itu banyak orang baik. Komisionernya orang baik, Dewas-nya baik, tapi ada beberapa orang yang ingin membocorkan hal-hal yang salah," ujar Wayan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Sehingga kami terpukul kalau PDI Perjuangan dianggap membangkang, melawan petugas penggeledahan," tuturnya.

Wayan menegaskan, penyidik KPK saat itu tidak membawa surat penggeledahan.

Baca juga: Selain KPU, Tim Hukum PDI-P akan Datangi KPK hingga Dewan Pers

Karena itu, PDI-P tidak mau dianggap secara sepihak menghalangi penggeledahan.

Lebih lanjut, Wayan juga menyinggung perihal pengungkapan informasi soal Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang melarikan diri ke Kampus PTIK, Kebayoran Baru.

Informasi itu lantas dilanjutkan informasi lain Bahwa Hasto sempat disusul oleh tersangka suap, Harun Masiku.

Padahal, kata dia, Harun sudah melarikan diri ke Singapura.

"Sementara pada saat yang sama Komisioner (KPK) menyatakan yang bersangkutan (Hasto) tidak terlibat, tapi kan terlanjur viral. Padahal kali ini kita mendengar enggak ada yang ingin mengejar orang-orang tertentu yang disebut itu," kata Wayan.

Terkait dengan keberadaan oknum tersebut, Wayan meminta agar ada proses hukum kepada mereka.

Baca juga: Datangi KPU, Tim Hukum PDI-P Enggan Disinggung soal PAW Caleg

Pihaknya tidak ingin keberadaan oknum menjadi celah untuk membenturkan lembaga-lembaga terkait.

"Jangan KPU dibenturkan dengan PDI Perjuangan, jangan KPK dibenturkan dengan PDI Perjuangan. Karena sesungguhnya KPK baik, orangnya banyak yang baik, kita harus memperkuat," kata Wayan.

"Tapi kalau ada oknum yang bermain, ya oknum ini harus dicari. Ibarat ada sebuh gedung yang besar, bagus, bertingkat, ada dua-tiga tikus itu bisa mengganggu. Jangan gedungnya dibakar, dua-tiga tikus itu yang kita kejar," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI Perjuangan terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca juga: Ingin Geledah DPP PDI-P, KPK: Dewas Belum Kasih Izin, KPK Tak Bisa Apa-apa

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com