Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Imbau Pemerintah Hati-hati Kelola Ekonomi 2020 dan Tunda Kenaikan Iuran BPJS

Kompas.com - 30/12/2019, 10:12 WIB
Tsarina Maharani,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola ekonomi pada 2020.

Bambang meminta pemerintah memperhatikan kekuatan konsumsi domestik sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Demi menjaga kekuatan konsumsi domestik itu, kata dia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.

"Untuk menjaga kekuatan konsumsi domestik, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat. Rencana kebijakan menaikkan iuran BPJS misalnya, kalau masih bisa ditunda, tak ada salahnya jika diterapkan di kemudian hari," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2019).

Baca juga: Iuran Naik 100 Persen, BPJS Kesehatan Janji Jemput Bola Pelayanan ke Pulau Terluar

"Kebijakan lain yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa pun hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan jangan dipaksakan," imbuh dia.

Menurut Bambang, saat ini kinerja pemerintah yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen patut diapresiasi.

"Patut untuk disyukuri karena pertumbuhan ekonomi nasional tahun  2019 masih bisa diupayakan bertahan di kisaran 5 persen. Gambaran tentang indikator pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi faktor pembangkit optimisme masyarakat," kata dia.

Kendati demikian, Bambang meminta pemerintah tetap waspada. Dia menilai, ada sejumlah ketidakpastian global yang akan dihadapi pasca 2020.

Ketidakpastian yang dimaksud Bambang adalah berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus China dan peristiwa kerumitan pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) atau Brexit.

Selanjutnya, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden AS Donald Trump dan pemilihan Presiden AS pada November 2020.

Baca juga: Kepala BKPM Yakin Indonesia Tak Alami Resesi Ekonomi pada 2020

"Karena faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar  tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian," ujar Bambang.

"Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com