Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tunjuk Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan dan Penindakan, Ini Alasannya

Kompas.com - 27/12/2019, 19:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap alasan penunjukan dua orang pelaksana tugas juru bicara di dua bidang, yakni bidang pencegahan dan bidang penindakan

Firli mengatakan, posisi pelaksana tugas juru bicara diisi oleh dua orang dengan dua bidang berbeda supaya informasi terkait kegiatan pencegahan lebih banyak terekspos.

"Kami mendapat informasi dari pimpinan KPK bahwa di bidang pencegahan, KPK sudah mendapatkan mencapai hasil penyelamatan kerugian negara kurang lebih Rp 63,9 triliun, ini cukup besar. Namun memang belum terekspos secara masif," kata Firli dalam konferensi pers, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: KPK Tunjuk 2 Plt Juru Bicara KPK

Firli menuturkan, Ipi Maryati yang mengisi jabatan juru bicara KPK di bidang pencegahan akan ditugaskan untuk menginformasikan program dan capaian KPK di sektor pencegahan.

"Di bidang pencegahan juga kita akan munculkan apa saja kreativitas, inovasi yang sudah (kami) lakukan," ujar Firli.

Kendati demikian, Firli menegaskan bahwa juru bicara di bidang pencegahan tidak akan melulu membicarakan isu pencegahan. Begitu pula juru bicara penindakan yang tidak akan selalu membahas isu penindakan.

"Jadi pendek kata peran jubir tidak sektoral melainkan mencakup semuanya. Jubir akan bicara tentang apa itu KPK dengan enam tugas pokoknya," kata Firli.

Baca juga: Perpres Dinilai Bertentangan dengan UU KPK

Sebelumnya, KPK menunjuk dua pelaksana tugas juru bicara, yakni Ipi Maryati sebagai juru bicara bidang pencegahan dan Ali Fikri selaku juru bicara bidang penindakan.

Adapun masa tugas Ali dan Ipi akan berjalan hingga KPK menunjuk juru bicara definitif yang diperoleh lewat mekanisme seleksi mulai Januari 2020 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com