Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Tutup Jalur Puncak 12 Jam Saat Perayaan Tahun Baru 2020

Kompas.com - 20/12/2019, 22:50 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menutup jalur puncak saat perayaan Tahun Baru 2020.

Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono menuturkan bahwa penutupan akan berlaku selama 12 jam, yaitu pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB keesokan harinya.

"Tahun baru khususnya, untuk Puncak jam 18.00 sudah ditutup sampai jam 6, seperti tahun lalu," kata Istiono di NTMC Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019).

Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas di daerah tujuan wisata lainnya seperti Bandung, ia mengatakan tak menutup kemungkinan diterapkannya kebijakan buka tutup.

Baca juga: Natal dan Tahun Baru 2020, Jumlah Penambahan Penerbangan ke Bali Turun Drastis

Namun, Istiono menuturkan bahwa rekayasa lalu lintas akan tergantung polres setempat sesuai situasi di lapangan.

"Situasional tergantung polres masing-masing dan itu mungkin buka tutup," tutur dia.

Sistem rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan Korlantas lainnya jelang libur akhir tahun adalah one way atau satu arah di ruas jalan Tol Cikopo-Palimanan pada Sabtu (21/12/2019).

Sistem itu akan diberlakukan pada Kilometer 70 sampai Kilometer 414 Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, pada pukul 07.00-18.00 WIB.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Tol Balikpapan-Samarinda Gratis sampai Tahun Baru 2020

Menurut Istiono, sistem tersebut hanya akan diberlakukan pada Sabtu esok hari.

Maka dari itu, Istiono mengimbau para pemudik dengan tujuan Bandung dan wilayah Jawa lainnya memanfaatkan waktu tersebut.

Sementara itu, arus ke arah Jakarta akan dialihkan melewati arteri Pantura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com