Percepatan Pembangunan Papua, Pemerintah Prioritaskan 5 Bidang Utama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah menyiapkan lima prioritas dalam percepatan pembangunan Papua.

"Bidang utama yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur, dan sumber daya manusia," ujar Mahfud saat menghadiri Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Mahfud mengatakan, masyarakat Papua membutuhkan logistik dan pembangunan yang sama seperti warga yang tinggal di luar Papua, terutama di Jawa.

Baca juga: Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Karena itu, pihaknya mendorong pelaksanaan percepatan pembangunan Papua dapat dikerjakan secara holistik.

Menurutnya, membangun Papua secara holistik adalah janji negara untuk diwujudkan dan ditegakan.

Sebab, pada dasarnya hal itu merupakan wujud dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga telah memberikan perlakukan perlakuan khusus atau afirmasi. Salah satunya mengenai Undang-Undang (UU) tentang Otonomi Khusus (otsus).

Mahfud mengatakan, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan khusus yang sifatnya afirmatif terkait Papua dan Papua Barat.

Salah satunya adalah Intruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan di provinsi papua dan papua barat.

Melalui inpres nomor 9 tahun 2017 presiden telah menginstruksikan kepada 27 kementerian atau lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

"Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat pada bidang bidang strategis seperti pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar dan lain-lain," katanya.

Mahfud menambahkan, pemerintah bertekad Papua dari waktu ke waktu dapat maju bersama.

Dia mengakui bahwa sebelumnya ada persoalan di Papua, seperti sulitnya akses transportasi dan komunikasi.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Upaya Referendumkan Papua Bentuk Perlawanan terhadap Pemerintah

Namun, kata dia, perlahan kondisi Papua mulai berubah. Hal itu terjadi karena adanya pembangunan infrastruktur.

"Kita ke depannya akan membangun Papua itu secara holistik dan komprehensif. Karena kalau setiap kementerian punya program yang berbeda-beda itu tidak akan ada gunanya," terang Mahfud.