Kompas.com - 17/12/2019, 12:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika menghadiri Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika menghadiri Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan jika terdapat pihak yang berupaya memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

Hal itu diungkapkan Mahfud ketika menghadiri Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

"Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Sehingga setiap upaya untuk memisahkannya harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah," ujar Mahfud dalam sambutannya di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Wapres JK Tegaskan Tidak Ada Agenda Membahas Referendum Papua di PBB

Dia menyatakan bahwa tidak ada alternatif bagi masyarakat Papua atau siapa pun untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum, sekalipun atas nama hukum internasional.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan hukum internasional melalui Keputusan Majelis Umum PBB nomor 2.405 pada tahun 1969, menyatakan sudah secara sah Papua adalah bagian dari NKRI.

Selain itu, International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) juga menegaskan bahwa setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya dengan segala daya yang dimiliki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah berdasar itulah hari ini kita akan melakukan konferensi tentang sumber daya manusia Papua unggul menuju Indonesia maju, bersama Papua yang menjadi bagian tidak terpisahkan," tegas Mahfud.

Dia menyebut, ketika pemerintah membangun Papua sama saja tengah membangun Indonesia.

Mahfud mengatakan konferensi ini juga bertujuan untuk menyosialisasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat sebagai media untuk memperkenalkan pembangunan Papua.

Tak hanya itu, konferensi ini juga sekaligus melanjutkan Intuksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahin 2017 tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Tuntut Referendum, Aksi Mahasiswa Papua di Ambon Dibubarkan Polisi

Sehingga, lanjut Mahfud, apabila dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala akam langsung didiagnosa melalui konferensi tersebut.

"konferensi ini juga merupakan wujud dari kehadiran dan tanggung jawab pemerinah dalam sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian seluruh kementerian lembaga terkait untuk melaksanakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat," jelas Mahfud.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X