[POPULER NASIONAL] Di Balik Gagalnya Mahfud Jadi Wapres Jokowi | Tanggapan KPK Soal Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat suara ihwal batalnya dia mendampingi Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2019 lalu.

Berita ini menjadi yang terpopuler di rubrik Nasional Kompas.com sepanjang Minggu (15/12/2019).

Mahfud mengaku, ada banyak versi cerita di balik gagalnya ia menjadi orang nomor dua di negeri ini. Dari informasi yang diperoleh Kompas.com, salah satunya lantaran adanya penolakan dari Partai Golkar.

Namun, Mahfud segera mengklarifikasinya.

"Perlu saya klarifikasi. Saya memang mendengar dari Bang Akbar Tandjung, katanya memang Golkar termasuk yang menolak saya jadi wapres, karena dulu (dibilang) saya ikut Gus Dur (Presiden keempar RI Abdurrahman Wahid) mau membubarkan Golkar. (Tapi) saya bantah," kata Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com di Kantor Kemenko Polhukam, pada 5 Desember lalu.

Baca juga: Cerita di Balik Kegagalan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi...

Menurut Mahfud, di dalam buku yang ia terbitkan pada 2003, ia justru menjadi pihak yang paling keras menolak rencana Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Golkar.

Ia menilai, kondisi Gus Dur saat memimpin berbeda ketika Presiden Soekarno memimpin saat akan membubarkan parpol.

Ketika itu, Bung Karno mendapat dukungan penuh dari tentara dan polisi. Namun tidak demikian dengan Gus Dur.

"Bahkan, ketika Gus Dur keluarkan dekrit itu, saya di Surabaya. Saya tetap bilang, 'Jangan keluarkan'. Itu ada bukunya. Jadi, bukan saya baru bilang sekarang," ungkap Mahfud.

"Jadi kalau dibilang orang Golkar menolak saya karena dekrit itu alasannya, tidak juga, karena saya tidak setuju dekrit itu. Tapi begitu dekrit keluar, karena saya menteri, ya saya bela dong Gus Dur," imbuh dia.

Baca juga: Wawancara Khusus - Mahfud MD Bicara Soal Pesimisme Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM - (Bagian 2 dari 2 Tulisan)

Meski begitu, Mahfud menegaskan, saat ini persoalan perbedaan dengan parpol itu sudah selesai.

"Oh, sekarang sudah selesai. Semua partai dengan saya selesai, ndak ada masalah," tandasnya.

Berita selanjutnya yakni soal temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening kasino di milik sejumlah kepala daerah di luar negeri.

Temuan itu mendapatkan perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pihaknya tak menutup kemungkinan akan mengusut temuan itu.

Meski demikian, ia enggan merespon lebih jauh soal temuan tersebut.