Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Kompas.com - 15/12/2019, 15:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar pemilihan ketua umum melalui Muktamar di tahun 2020.

Setidaknya, ada lima nama yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP yang baru.

"Satu, Pak Suharso Monoarfa selaku Plt (pelaksana tugas) ketua umun, yang kedua Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Arsul Sani," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Jelang Muktamar, Arsul Sani Tak Menolak jika Diusung Jadi Caketum PPP

Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP pada awal 2019, menggantikan Romahurmuziy yang terjerat kasus korupsi.

Sementara Arsul Sani, selain duduk sebagai anggota Komisi III DPR, juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Nama lain yang juga digadang-gadang mencalonkan diri, lanjut Baidowi, adalah politisi senior PPP Akhmad Muqowam, kemudian Wakil Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Mardiono.

"Khusus Pak Mardiono ini karena ada ketentuan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan bagi anggota Wantimpres, apakah beliau tetap di Wantimpres atau maju menjadi ketum, ya tergantung beliau," ujar Baidowi.

Baca juga: PPP Akan Percepat Pemilihan Ketua Umum pada 2020

Menurut Baidowi, nama-nama yang muncul itu datang dari aspirasi jajaran PPP di wilayah.

Oleh karenanya, hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah kelima nama tersebut benar-benar akan mencalonkan diri atau tidak.

"Apakah nanti bener bener mencalonkan ya kita tidak tahu," ujar Baidowi.

Ia menambahkan, sesuai dengan AD/ART partai, calon ketua umum harus memenuhi sejumlah syarat.

Persyaratan itu misalnya, calon haruslah yang sudah pernah menjadi pengurus DPP atau DPW minimal satu periode. Calon ketua umum juga harus beragama Islam, jujut dan berintegritas.

"Jadi jenjang kaderisasinya jelas," kaya Baidowi.

Adapun pemilihan ketua umum PPP rencananya digelar usai Pilkada, atau setelah 23 September 2020, melalui forum Muktamar.

Pada mulanya, Muktamar akan digelar 2021, namun dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V diputuskan bahwa pemilihan ketua umum dipercepat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com