Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam 2 Tahun, Menpan-RB Targetkan Seluruh Instansi Pemerintah Jadi Lembaga Antikorupsi

Kompas.com - 10/12/2019, 16:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menargetkan dalam dua tahun ke depan, seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berubah menjadi lembaga atau institusi antikorupsi.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai memberikan penghargaan ke lembaga dan instansi di pusat dan daerah bertajuk Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

"Saya punya target 2 tahun ke depan harus seluruh instansi, lembaga baik pusat dan daerah sudah punya kualitas yang sama," kata Tjahjo.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Zona Integritas Pelayanan Publik Diperluas

Kualitas yang dimaksud adalah tidak adanya pungutan liar dalam proses perizinan, memudahkan masyarakat, dan terintegrasi.

"Antikorupsi yang ingin kami kembangkan semua sudah punya kapasitas sebagai lembaga atau instansi yang tak ada pungli, semua harus terintegrasi dan terbuka," tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, selama 2014 hingga 2019, sudah terdapat 57 unit kerja WBBM dan 770 WBK.

Seluruh unit kerja tersebut terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kantor imigrasi, pertanahan, rumah sakit, pelayanan pajak, perbendaharaan negara, bea cukai, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dukcapil, serta perizinan lain di daerah.

"Program yang menyentuh masyarakat, kemudahan pelayanan, monitoring, evaluasi dan manajemen serta kontingen pemimpin sebagai salah satu wujud utama," ucap Tjahjo.

Baca juga: Gandeng KPK, Menpan dan RB Ingin Zona Integritas Bebas Korupsi Diperluas

 

Dalam acara penganugerahan itu, Kemenpan-RB mengundang lebih dari 600 instansi, kementerian, dan lembaga baik tingkat pusat maupun daerah.

Mereka mendapat penganugerahan nasional itu setelah menjalani serangkaian penilaian oleh instansi yang bersangkutan hingga sampai ke Kemenpan-RB.

Dari hasil penilaian, Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang paling baik sehingga mendapat penghargaan cukup banyak, yakni hingga 194 unit.

Baca juga: Bersihkan TNI dari Korupsi, Panglima Teken Pembangunan Zona Integritas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com