Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Kompas.com - 06/12/2019, 20:01 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

CILEGON, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan kisahnya saat merintis usaha di masa muda dulu. Jokowi menyebutkan, saat itu ia ingin meminjam modal ke Bank sebesar untuk mengembangkan usahanya. Namun, ia tak memiliki aset yang bisa diagunkan.

Cerita ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan ibu-ibu nasabah program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Alun-Alun Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).

"Saya ingat dulu waktu saya muda saya punya usaha kecil-kecilan, saya mau pinjam Rp 10 juta saja saya harus ada agunannya. Harus lebih dari itu, padahal saya enggak punya agunan," kata Jokowi.

"Tanah enggak punya, sertifikat enggak punya, apa yang saya miliki, enggak ada," tuturnya.

Akhirnya, Jokowi mengaku saat itu ia meminjam sertifikat rumah orangtuanya sebagai agunan di Bank.

Baca juga: Jokowi: Pemecatan Dirut Garuda Pesan untuk Semua, Jangan Main-main!

Oleh karena itu, Jokowi meminta ibu-ibu yang hadir bersyukur bisa dipercaya menerima pinjaman untuk modal usaha tanpa agunan.

Jokowi juga mengingatkan para ibu-ibu untuk menggunakan pinjaman itu dengan sebaik-baiknya sehingga bisa membayar cicilan tepat waktu.

"Saya titip kalau sudah dipercaya itu justru lebih hati-hati. Setuju? Hati-hati, jangan sampai kita dipercaya kita belak-belok, hati-hati. Kalau orang sudah tidak dipercaya untuk mengembalikan kepercayaan itu sulit sekali," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan jangan sampai pinjaman yang sudah diberikan secara cuma-cuma justru dimanfaatkan untuk hal-hal konsumtif.

"Jangan sampai misalnya dapat Rp 2 juta , pulang tengok-tengok ada mal, nah Rp 2 juta di sini, belok ke mal lihat kok ada baju bagus, nah ini namanya mulai tidak disiplin," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com