Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terjadi Aksi Saling Interupsi dalam Munas, Politisi Golkar Sebut Itu Dinamika

Kompas.com - 05/12/2019, 15:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Maman Abdurahman menyebut aksi saling interupsi antarkader yang terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Kamis (5/12/2019), adalah dinamika biasa.

Hal tersebut, menurut Maman, biasa terjadi dalam suatu forum partai.

"Itu biasa itu, itu hanya dinamika yang sangat lumrah dan biasa-biasa saja terjadi dalam forum," kata Maman di sela-sela Munas yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Aksi Saling Interupsi Warnai Rapat Pembahasan Struktur Organisasi Partai Golkar

Maman mengatakan, aksi saling interupsi itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu peserta munas dengan yang lain saat membahas pasal-pasal dalam AD/ART partai.

Meski begitu, Maman enggan menjelaskan pasal apa yang diributkan.

"Biasa, masalah beberapa poin-poin pasal lah. Makanya nanti kita belum bisa bicara terlalu jauh. Kita tunggu dulu hasil forum ini nanti kita update," kata dia.

Peristiwa saling interupsi antarkader mewarnai hari ketiga Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (5/12/2019). Hal itu terjadi dalam sesi Rapat Komisi A.

Baca juga: Perjalanan Airlangga Jadi Ketum Golkar: Rebutan Suara hingga Drama dengan Kolega

Pantauan Kompas.com, suara perdebatan antarkader berujung pada saling teriak dan penuh emosi. Bahkan, teriakan mereka terdengar sampai ke luar ruangan rapat.

"Interupsi pimpinan, pimpinan interupsi," teriak salah seorang peserta rapat.

"Mohon bersabar," kata peserta yang lainnya.

"Mohon interupsi pimpinan," terdengar teriakan kembali.

Rapat Komisi A membahas tentang penataan struktur organisasi hingga AD/ART Partai Golkar.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Azis Syamsudin mewakili DPP Partai Golkar, dan Plt Ketua DPD Partai Golkar Jambi Tetty Paruntu.

Kompas TV

Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar resmi mengesahkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum periode 2019-2024. Airlangga dipilih secara aklamasi.

Pimpinan sidang secara resmi menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024. Cara aklamasi ditempuh setelah pimpinan sidang menyatakan tidak ada calon lain yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum kecuali Airlangga.

Struktur kepengurusan DPP Partai Golkar akan dibahas pada rapat nanti termasuk membahas bentuk formatur kepengurusan. Airlangga memiliki waktu 60 hari untuk menyusun komposisi pengurus DPP partai.

Dalam rapat paripurna pimpinan sidang juga menyampaikan pandangan umum mayoritas pemilik suara yang menginginkan agar Ketua Dewan Pembina tetap dijabat Aburizal Bakrie. Posisi ketua Dewan Kehormatan tetap dijabat Akbar Tandjung dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Selain itu DPP Golkar akan mempertimbangkan memberikan posisi kehormatan kepada kedua tokoh senior Golkar yakni Wapres ke- 10 dan 12, Jusuf Kalla dan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

#KetuaUmumGolkar #MunasGolkar #AirlanggaHartarto

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com