Bamsoet Umumkan Mundur di Kantor Luhut, Wapres: Seharusnya Tak Gunakan Kantor Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, semestinya kantor pemerintahan tak digunakan untuk kepentingan partai politik.

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang berdiskusi tentang partai dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo, serta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie di kantornya.

"Ya sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Bamsoet Disebut Mundur dari Caketum Golkar Karena Diminta Luhut

Saat ditanya apakah akan menegur Luhut lantaran menggunakan kantor kementerian untuk berdiskusi dengan pengurus Golkar dan membicarakan persoalan partai di sana, Ma'ruf menyerahkannnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Ya nanti Presiden," ujar Ma'ruf.

Namun, meskipun Luhut turun tangan dalam persoalan Golkar, ia memastikan pemerintah tak mengintervensi jalannya Musyawarah Nasional Golkar.

Ma'ruf menilai, turunnya Luhut dalam persoalan Golkar lantaran Menko bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga kader partai berlambang pohon beringin itu.

Baca juga: Andi Sinulingga Sebut Luhut Panjaitan Minta Bamsoet Mundur dengan Alasan Ini...

"Kan pemerintah tidak melakukan intervensi. Jadi kalau masalah partai ya diserahkan kepada partai. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Pak Luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal masing-masing partai politik," lanjut dia.

Diketahui, Bambang mengumumkan pengunduran dirinya dari bursa calon Ketua Umum Golkar di Kantor Kementerian bidang Kemaritiman dan Investasi. Pengunduran diri Bambang disaksikan Luhut, Airlangga, dan Aburizal.