Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Munas Golkar, Dukungan DPD dan Ormas Golkar untuk Airlangga Menguat

Kompas.com - 04/12/2019, 13:50 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kosgoro 1957, Agung Laksono optimistis mayoritas pengurus DPD I dan II Partai Golkar berkomitmen mendukung Airlangga Hartarto kembali memimpin Partai Golkar 2019-2024.

“Untuk mencapai 100 persen dukungan DPD memang sulit. Tapi Pak Airlangga bilang sudah di atas 90 persen. Nah, sisanya itu dalam satu dua hari ini akan mencair,” ujar Agung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Rabu (4/12/2019).

Selain itu, imbuh Agung, seluruh ormas Partai Golkar telah mendukung Airlangga Hartarto menjabat Ketua Umum Partai Golkar hingga 5 tahun ke depan.

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Kosgoro 1957, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Himpunan Wanita Karya (HWK), dan Al Hidayah.

Baca juga: Munas Golkar, Tim Sukses Airlangga Hartarto Tak Mau Gegabah

Hingga H-1 Munas Golkar, Satkar Ulama Indonesia dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI) belum mendukung Airlangga Hartarto. Apalagi, Ali Yahya yang memimpin Satkar Ulama Indonesia juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar.

Namun demikian, Agung melanjutkan, dua ormas tersebut akhirnya melabuhkan dukungan untuk Airlangga Hartarto.

“Pak Ali Yahya tidak jadi maju. Begitu juga dengan MDI, Pak Hasanuddin Mochdar sudah mendukung. Sekarang semua ormas sudah mendukung Airlangga,” papar Agung.

Bertanggung jawab penuh

Hingga kini, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar masih berlangsung. Salah satu agenda Munas adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Golkar periode 2014-2019 dalam Munas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Golkar periode 2014-2019 dalam Munas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Juru bicara panitia Munas Golkar, Sebastian Salang mengatakan, munas hari ini menjadwalkan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar 2014-2019.

Sebagai informasi, Airlangga Hartarto baru menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada 2017 atau 1 tahun 8 bulan masa jabatan.

Sebelumnya, Setya Novanto menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak 2016. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Forum tersebut digelar karena terjadi kisruh internal partai berlambang pohon beringin itu sepanjang 1,5 tahun.

Baca juga: Jusuf Kalla: Novanto Biangnya, Nama Partai Jadi Kena

“DPP Partai Golkar melaporkan masa kepengurusan satu periode sejak 2014 hingga 2019, meski Pak Airlangga baru menjabat pada 2017,” kata Sebastian.

Pada gelaran Munas Golkar kali ini, Airlangga akan memaparkan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Golkar sejak dipimpin Setya Novanto.

Peserta munas bisa bebas menyampaikan pandangan soal kepengurusan Golkar periode 2014-2019.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com