Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Munas Golkar, Dukungan DPD dan Ormas Golkar untuk Airlangga Menguat

Kompas.com - 04/12/2019, 13:50 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kosgoro 1957, Agung Laksono optimistis mayoritas pengurus DPD I dan II Partai Golkar berkomitmen mendukung Airlangga Hartarto kembali memimpin Partai Golkar 2019-2024.

“Untuk mencapai 100 persen dukungan DPD memang sulit. Tapi Pak Airlangga bilang sudah di atas 90 persen. Nah, sisanya itu dalam satu dua hari ini akan mencair,” ujar Agung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Rabu (4/12/2019).

Selain itu, imbuh Agung, seluruh ormas Partai Golkar telah mendukung Airlangga Hartarto menjabat Ketua Umum Partai Golkar hingga 5 tahun ke depan.

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Kosgoro 1957, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Himpunan Wanita Karya (HWK), dan Al Hidayah.

Baca juga: Munas Golkar, Tim Sukses Airlangga Hartarto Tak Mau Gegabah

Hingga H-1 Munas Golkar, Satkar Ulama Indonesia dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI) belum mendukung Airlangga Hartarto. Apalagi, Ali Yahya yang memimpin Satkar Ulama Indonesia juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar.

Namun demikian, Agung melanjutkan, dua ormas tersebut akhirnya melabuhkan dukungan untuk Airlangga Hartarto.

“Pak Ali Yahya tidak jadi maju. Begitu juga dengan MDI, Pak Hasanuddin Mochdar sudah mendukung. Sekarang semua ormas sudah mendukung Airlangga,” papar Agung.

Bertanggung jawab penuh

Hingga kini, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar masih berlangsung. Salah satu agenda Munas adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Golkar periode 2014-2019 dalam Munas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).Dok. Partai Golkar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Golkar periode 2014-2019 dalam Munas Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Juru bicara panitia Munas Golkar, Sebastian Salang mengatakan, munas hari ini menjadwalkan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar 2014-2019.

Sebagai informasi, Airlangga Hartarto baru menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada 2017 atau 1 tahun 8 bulan masa jabatan.

Sebelumnya, Setya Novanto menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak 2016. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Forum tersebut digelar karena terjadi kisruh internal partai berlambang pohon beringin itu sepanjang 1,5 tahun.

Baca juga: Jusuf Kalla: Novanto Biangnya, Nama Partai Jadi Kena

“DPP Partai Golkar melaporkan masa kepengurusan satu periode sejak 2014 hingga 2019, meski Pak Airlangga baru menjabat pada 2017,” kata Sebastian.

Pada gelaran Munas Golkar kali ini, Airlangga akan memaparkan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Golkar sejak dipimpin Setya Novanto.

Peserta munas bisa bebas menyampaikan pandangan soal kepengurusan Golkar periode 2014-2019.

"Meski begitu, peserta munas paham bahwa Pak Airlangga baru 1 tahun 8 bulan memimpin dan kinerja kepengurusan sebelumnya memang bukan domain Pak Airlangga," kata dia.

Baca juga: Airlangga Kantongi Dukungan DPD Golkar

Sementara itu, Airlangga menegaskan laporan pertanggungjawaban pengurus DPP Partai Golkar merupakan tradisi partai.

“Dengan dukungan seluruh pengurus Golkar daerah hingga tingkat nasional, Golkar menjadi partai yang tetap disegani. Jika ada yang kurang di sana sini saya memohon maaf sebesar-besarnya,” kata Airlangga saat pembukaan Munas Golkar, kemarin (3/12/2019).

Juru bicara panitia Munas Partai Golkar Sebastian Salang memastikan panitia netral dalam menyelenggarakan forum tertinggi Partai Golkar yang akan digelar 3 hingga 5 Desember 2019.KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Juru bicara panitia Munas Partai Golkar Sebastian Salang memastikan panitia netral dalam menyelenggarakan forum tertinggi Partai Golkar yang akan digelar 3 hingga 5 Desember 2019.

Sebastian menambahkan, panitia penyelenggara Munas Golkar menjadwalkan laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019 pada pukul 09.30 hingga 12.00.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan pemandangan umum peserta munas dan tanggapan atau penjelasan DPP Partai Golkar atas pemandangan umum peserta.

Agenda selanjutnya yakni pernyataan Munas Golkar terhadap pertanggungjawaban DPP Partai Golkar.

“Terakhir, pernyataan demisioner DPP Partai Golkar 2014-2019 dan penyerahan panji-panji Partai Golkar oleh DPP Partai Golkar,” ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com