Nadiem Sebut Pemerataan Guru Bergantung pada Pemerintah Daerah

Kompas.com - 01/12/2019, 08:06 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Mendikbud Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Sabtu (30/11/2019). (Dian Erika/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menekankan, pemerataan kualitas guru bergantung pada pemerintah daerah.

"Jangan lupa ya kesuksesan pemerataan guru, kuantitas dan kualitas guru itu sangat tergantung kepada kesiapan pemerintah daerah," ujar Nadiem kepada wartawan di kantornya Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Sedangkan pemerintah pusat hanya membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan itu. Tapu ujung tombaknya tetap berada di pemerintah daerah.

"Tugas pemerintah pusat itu melayani dan membantu pemerintah daerah melaksanakan pemerataan. Karena mereka yang akan mengangkat guru, mereka yang mendistribusikan guru di dalam daerahnya masing-masing," lanjut Nadiem.

Oleh sebab itu, Nadiem berharap pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan baik dalam hal mewujudkan pemerataan kualitas guru.

"Jadi itulah kerjasama, gotong-royong antara kita dan pemerintah daerah sebenarnya. Sebab guru itu bukan ada di pusat. Itu juga salah satu tantangan utama bagi kami," tambah Nadiem.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Nadiem mengenai pemajuan pendidikan di Tanah Air.

Beberapa poin yang disampaikan, yakni pemerataan kualitas pendidikan Indonesia, standardisasi kualitas pendidikan, kurikulum dan penerapan teknologi dalam sistem pendidikan.

Jokowi mengatakan bahwa wilayah Indonesia bukan hanya Jakarta, melainkan ada provinsi-provinsi lain.

"Pak Mendikbud, tolong dilihat betul negara kita bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota," kata Jokowi.

Nadiem pun diminta betul-betul memperhatikan wilayah lain di Indonesia.

Kompas TV Tak sedikit warganet berpendapat perpanjangan izin untuk FPI mengecewakan banyak pihak. Pasalnya warganet berpendapat ormas ini dianggap anti Pancasila dan NKRI, dan seringkali mengganggu ketenangan warga. Perpanjangan izin sempat disuarakan menteri agama Fachrul Razi, namun tentunya tak terlepas dari sosok Presiden Jokowi yang dianggap paling bertanggungjawab atas dikeluarkan izin perpanjangan FPI. Status perpanjangan izin bagi ormas FPI bergantung pada keputusan tim. Tim yang dimaksud, yakni Kemendagri, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM. Tim tersebut masih mengkaji surat rekomendasi yang diberikan oleh Kemenag untuk perizinan FPI. Topik ini pun ramai di twitter dengan #JokowitakutFPI. Pada Kamis siang tercatat lebih dari 14 ribu cuitan terkait tagar tersebut. Warganet ramai-ramai menyatakan kekecewaannya pada keputusan pemerintah yang seolah-olah mendukung FPI secara berlebihan. Kemudian warganet juga mengulang pernyataan Presiden saat perkara penusukan Mantan Menko Polhukam Wiranto yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama memerangi radikalisme. Namun pada kenyataannya ormas pimpinan Rizieq Shihab itu malah mendapat perpanjangan izin. Dalam unggahan twitter Kementerian Agama RI, Menag Fachrul Razi berpendapat bahwa ormas-ormas Islam yang ikut memajukan bangsa harus terus didukung keberadaannya. Tidak boleh satu ormas Islam apapun yang ikut memajukan bangsa ini dihentikan. Menag yang mendorong FPI untuk diberikan izin lagi. Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. Media social Kompas TV: Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV Instagram: https://www.instagram.com/kompastv Twitter: https://twitter.com/KompasTV LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.