Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta UMKM Berinovasi agar Berdaya Saing

Kompas.com - 30/11/2019, 08:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong agar setiap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan izin edar melalui evaluasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

Menurut Muhadjir, izin edar BPOM dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk buatan lokal.

Baca juga: Dorong Daya Saing UMKM di Era Industri 4.0, Ini Langkah Pemerintah

Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan daya saing UMKM di tengah masuknya produk asing ke pasar dalam negeri.

"Harus ada terobosan serta pikiran-pikiran inovatif agar UMKM yang jumlahnya sangat banyak ini bisa ikut bersaing. BPOM berperan sangat besar untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga kepercayaan diri dari UMKM," ujarnya Muhadjir sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Muhadjir mengatakan, inovasi yang dapat dilakukan oleh BPOM, misalnya dengan melakukan pendataan ulang terkait jumlah UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

Dengan melihat data by name by address akan lebih mudah untuk menginventarisasi kendala yang dihadapi UMKM dalam memperoleh izin BPOM.

"Dengan data, kita juga bisa lihat akses pasarnya seperti apa. Saya kira ini penting dan nanti kita akan kerja sama dengan Kemenkop-UKM dan Kemenristek bagaimana ini bisa kita dorong untuk percepatan izin UMKM," lanjut Muhadjir.

Menurut dia, kerja sama dengan perguruan tinggi juga dibutuhkan dalam rangka pemberian edukasi, pembinaan, serta pendampingan.

Industri obat tradisional besar pun perlu dilibatkan untuk turut mendampingi pelaku UMKM agar naik kelas.

Sementara itu, Ketua BPOM Penny K Lukito menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan, baik secara konvensional maupun digital.

Digitalisasi yang dimaksud antara lain mencakup registrasi online (e-registrasi) dan digitalisasi pengawasan obat dan makanan termasuk 2 D Barcode dan penggunaan berbagai aplikasi online .

"Di samping itu, kita juga punya program UMKM Berdaya Saing yang telah dijalankan sejak tahun-tahun lalu. Kita semua berharap tentunya program ini ke depan akan semakin mendorong UMKM lebih maju," tadasnya.

Baca juga: Zilingo Targetkan Jaring 4.000 UMKM

Adapun berdasarkan data BPOM, sejak 2016, ada 1.243.185 UMKM Pangan yang tercatat.

Sementara itu, baru sekitar 54.000 yang telah diintervensi Badan POM dengan diberi penyuluhan dan pendampingan tentang Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Kemudian, ada 1.139 UMKM Pangan yang sudah didampingi dalam CPPOB untuk mendapat nomor izin edar (NIE) dari Badan POM. Hingga saat ini, sudah ada 3.649 izin edar yang dikantongi UMKM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com