Ditanya Wacana Pilpres Tak Langsung, Ketua KPU Klaim Keberhasilan Pemilu

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan, demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik dengan diselenggarakannya pemilihan presiden secara langsung.

Saat indeks demokrasi di negara-negara lain menunjukkan penurunan, Indonesia justru sebaliknya. Hal ini, kata Arief, memperlihatkan keberhasilan pilpres.

Pernyataan ini disampaikan Arief ketika wartawan bertanya tentang usulan pemilihan presiden secara tidak langsung atau dikembalikan pada MPR.

"Sampai dengan titik saat ini, bahkan ketika kecenderungan praktik demokrasi di banyak negara itu cendrung menurun, Indonesia malah tidak menurun," kata Arief usai rapat kerja kesiapan pilkada dengan KPU Jawa Tengah di Java Heritage Hotel, Purwokerto, Jumat (29/11/2019).

"Indonesia malah menunjukkan hasil yang progresif, hasil yang positif gitu, itu kan sebenarnya kita berhasil menyelenggarakan (pilpres) itu," tuturnya.

Baca juga: KPU Klaim Pilpres dan Pileg Serentak Berhasil Pangkas Biaya

Arief mengatakan, dalam membangun pertumbuhan demokrasi, sudab banyak energi, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan.

Bahkan, negara-negara tetangga pun datang ke Indonesia untuk mempelajari praktik penyelenggaraan pemilu.

"Lah kalau orang sudah mau mencontoh karena menilai kita bisa menyelesaikan pemilu dengan baik, kalau tidak kita pertahankan (pemilu), orang nanti mau belajar ke mana," ujar Arief.

Meski begitu, Arief enggan berkomentar lebih jauh soal wacana pemilihan presiden secara tidak langsung.

Menurut Arief, perubahan mekanisme pemilihan presiden menjadi kewenangan para pembuat undang-undang.

Sedangkan KPU, kata dia, hanya bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku.

"Soal apakah langsung atau tidak langsung, silakan terserah pembuat undang-undang," kata Arief.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan supaya pemilihan presiden digelar secara tidak langsung dan dikembalikan ke MPR.

Baca juga: Kepada Pimpinan MPR, PBNU Usul Pilpres Tak Lagi Langsung

Hal ini disampaikan PBNU ke Ketua MPR Bambang Soesatyo, ketika petinggi parlemen itu melakukan safari politik, Rabu (27/11/2019).

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU, berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di September 2012 di Cirebon yang intinya adalah, mengusulkan, PBNU merasa pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat, akan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang langsung," kata Bambang Soesatyo usai safari politiknya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan, usulan pemilihan presiden oleh MPR disampaikan setelah menimbang mudarat dan manfaat Pilpres secara langsung.

Pertimbangan itu tidak hanya dilakukan oleh pengurus PBNU saat ini, tetapi juga para pendahulu, seperti Rais Aam PBNU almarhum Sahal Mahfudz, dan Mustofa Bisri.

Mereka menimbang, pemilihan presiden secara langsunh lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.