Setuju Mendagri, PDI-P Usul Penerapan Dua Sistem Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menilai pemerintah bisa saja melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

Tito mengatakan, salah satu pilihan sistem pilkada adalah dengan penerapan secara asimetris. Asimetris dalam artian negara bakal menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda tergantung daerah.

Dengan demikian, di daerah yang berdasarkan skornya memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, maka pilkada langsung bisa dilaksanakan.

Sementara, di tempat yang tingkat demokrasinya rendah dan pilkada yang memiliki potensi konflik tinggi, bisa melalui DPRD.

"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Hasto menambahkan, PDI-P mendukung wacana yang dilontarkan Mendagri dalam mengevaluasi pilkada. Sebab, kata Hasto, dari berbagai masukan dan pengalaman, pilkada langsung juga bisa memecah belah masrakat.

Selain itu, Hasto menyoroti kecenderungan pilkada langsung yang berbiaya tinggi. Karenanya, pilkada langsung menghadirkan para pemodal politok tertentu untuk membiayai pertarungan antarcalon.

Dampaknya, ketika pemenang pilkada menjabat, eksploitasi sumber daya alam daerah terjadi demi membayar kembali biaya pilkada yang diberikan pemodal tersebut.

Menurut Hasto, hal itu justru berseberangan dengan esensi pilkada dan demokrasi yang seharusnya adalah oleh dan untuk rakyat.

"Oleh karena itu karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal," tutur Hasto.

Baca juga: Kabaharkam: Polri Sudah Petakan Kerawanan Pilkada 2020

Sebelumnya, Tito mengusulkan mekanisme pilkada secara langsung untuk dievaluasi, bukan diwakilkan kepada DPRD.

"Usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, ia meminta pilkada langsung dievaluasi karena terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya. Menurut dia, pilkada langsung menyebabkan masyarakat di daerah terpolarisasi.

Ia mencontohkan, Pilkada Papua pada 2012 yang ditunda karena terjadi perang suku.

"Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda itu melihat langsung, misalnya di Papua 2012 saya menjadi Kapolda di sana, Kabupaten Puncak itu empat tahun tertunda pilkadanya karena konflik perang," ujarnya.

Tito juga mengatakan, pilkada langsung juga melihat aspek biaya politik yang tinggi.

Ia menjelaskan, biaya politik tinggi pada pilkada itu mulai dari dana yang dikeluarkan APBN dan APBD, bahkan biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.