Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan, KPK Kirim Surat ke Menteri BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat ke Menteri BUMN Erick Thohir menyusul tidak hadirnya Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Aryani dalam dua kali kali KPK.

Adapun, Desi akan diperiksa atas jabatan sebelumnya yaitu Kepala Divisi III PT Waskita Karya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lewat surat itu KPK meminta Erick menginstruksikan para pejabat BUMN untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK.

"Dengan adanya surat tersebut, kami harap Menteri BUMN dan jajaran dapat memberikan arahan agar seluruh pejabat yang diperiksa bersikap koperatif dengan proses hukum dan mendukung upaya pemberantasan korupsi," kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Kasus Proyek IPDN, KPK Geledah Kantor Waskita Karya dan Adhi Karya

Febri menuturkan, Desi pertama kali dipanggil pada 28 Oktober 2019 lalu. Namun, dia berhalangan hadir karena sedang ada tugas di Semarang.

Desi kembali tak memenuhi panggilan saat KPK memanggilnya pada 11 November 2019.

"Setelah tidak hadir sebelumnya, KPK berencana akan memeriksa saksi pada hari Rabu dan Kamis 20-21 November 2019 pukul 09.30 WIB," ujar Febri.

Febri mengatakan, surat panggilan terhadap Desi untuk pemeriksaan selanjutnya juga sudah dilampirkan dalam surat yang diserahkan KPK kepada Erick.

Terkait kasus PT Waskita Karya

Desi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2010-2014.

Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikembangkan oleh perusahaan.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain. Akan tetapi, tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini oleh KPK.

KPK menduga empat perusahaan subkontraktor itu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Baca juga: Diperiksa KPK, Dirut Jasa Marga Akui Anak Buahnya Bersalah

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun selanjutnya perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan Fathor dan Yuly.

Perkiraan kerugian negara dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua pegawai PT Waskita Karya (Persero), Tbk mencapai Rp 186 miliar.