Jokowi: Kita Sering Kaya Perencanaan, tetapi Miskin Implementasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi betul-betu menjadi panduan dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju.

Untuk itu, ia meminta para menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

"Seringkali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu proses eksekusi, efektivitas proses delivery, harus jadi tekanan dalam perancangan RPJMN 2020-2024," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Munas di Bali, Kagama Siapkan 13 Roadmap Pembangunan Manusia bagi Jokowi

"Apa yang kita muat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita," sambungnya.

Jokowi meminta target yang ditetapkan dikalkulasi dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini.

Oleh karena itu, Jokowi ingin dalam dokumen RPJMN yang dimuat ada peta jalan bagaimana cara mencapai target yang telah ditetapkan.

"Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja. dan betul-betul realistis bisa dilakukan. Jangan abstrak, jangan normatif," ujarnya.

Jokowi juga kembali mengingatkan tidak ada visi misi menteri. Semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi presiden dan wapres. Jokowi ingin semuanya bisa satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah.

"Karena itu saya minta agar kementerian perencanaan pembangunan nasional/bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi presiden dan wapres," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Saat Jokowi Hampir Lupa Sapa Maruf Amin...

Terakhir, Jokowi juga menekankan agar perencanaan yang telah dibuat harus betul-betul tersambung dengan penganggaran.

Jangan sampai yang sudah direncanakan dalam RPJMN berbeda dengan yang dikerjakan kementerian dan juga berbeda dengan yang dianggarkan kementerian keuangan.

"Karena itu kementerian Bappenas, kementerian keuangan harus menjadi tangannya presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," ujarnya.