Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Akan Rumuskan Lebih Cermat soal Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata

Kompas.com - 14/11/2019, 17:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, akan merumuskan lebih cermat lagi terkait pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Perumusan tersebut, kata dia, akan dilakukan dengan mengundang beberapa kementerian terkait.

"Nanti akan saya undang pihak-pihak terkait supaya dirumuskan yang lebih cermat dan bisa dikerjakan secara kolektif serta lebih meluas," ujar Muhadjir usai membuka Rapat Evaluasi KKN Tematik Revolusi Mental Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Menko PMK Minta KKN Dievaluasi

Adapun kementerian terkait itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Muhadjir mengatakan, KKN memiliki misi suci berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sebab dalam perguruan tinggi, kata dia, terdapat tiga hal yang harus dilaksanakan yakni pengajaran atau pendidikan, riset, dan pengabdian.

Dengan demikian, saat melaksanakan KKN mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

Baca juga: Diduga Mesum Saat KKN, Dua Mahasiswa Unmul Tak Diberi Nilai

Apalagi dengan tema Revolusi Mental yang saat ini dilaksanakan.

"Saya berharap semua perguruan tinggi terutama yang telah 3-4 kali melaksanakan KKN Revolusi Mental dapat semakin baik dalam hal program maupun secara administrasi," kata dia.

"Jangkauannya pun harus lebih luas lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, dalam pelaksanaan KKN tahun 2019 ini, terdapat 42.000 mahasiswa yang bergabung di masyarakat.

Baca juga: Kronologi Tenggelamnya Mahasiswa UGM Saat KKN di Palangkaraya, Terseret Arus hingga Ditemukan Meninggal di Dasar Sungai

Efek mereka terhadap masyarakat pun jauh lebih terasa dibandingkan dengan kedatangan pejabat ke daerahnya.

"Dari kehadiran 42.000 mahasiswa di masyarakat, menghasilkan lebih dari 1,9 juta jam per hari maka hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kiriman pejabat," kata dia.

Hal tersebut terjadi karena mahasiswa masih dipercaya masyarakat. Sebab bagi masyarakat, mahasiswa adalah role model.

Kompas TV Ombudsman terus melakukan investigasinya terkait pelecehan seksual yang menimpa mahasiswi UGM Yogyakarta saat melakukan kuliah kerja nyata di Pulau Maluku. Tim investigasi dari Ombudsman bertemu dengan dekanFakultas Teknik UGM. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu pihaknya hanya menjalankan segala kebijakan yang dikeluarkan universitas termasuk menunda wisuda terduga pelecehan seksual yang menurut rencana dilakukan pada hari tanggal 22 November kemarin. Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah seorang mahasiswi UGM terjadi tahun lalu saat korban mengikuti program kuliah kerja nyata di Pulau Seram, Maluku.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com