Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kompas.com - 14/11/2019, 04:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Idham Azis mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga komitmen mereka dalam melaksanakan pembangunan yang bersih dan profesional.

Ia mendorong bupati, wali kota, hingga gubernur menggandeng kapolres di wilayah masing-masing untuk menjadi pengawal pembangunan daerah.

"Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan daerah melalui konsultan yang solutif, bapak-bapak harus menggandeng para kapolres," kata Idham dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Bagi-Bagi Jatah Proyek, Damayanti: Sistemnya Gitu

Bersamaan dengan itu, Idham meminta para kapolres tidak justru menjadi bagian dari permasalahan yang ada di daerah.

Ia mengingatkan para kapolres tak meminta jatah proyek pada kepala daerah. Namun, jika hal itu sampai terjadi, para kepala daerah diminta untuk melapor ke Idham.

Selanjutnya, Idham bakal mengambil tindakan.

"Dan juga bukan rahasia umum banyak juga kapolres itu kalau dia minta proyek. Nah ini bagian dari masalah ini, terjadi konspirasi. Kalau dia begitu, gubernur, walikota silahkan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan," katanya.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Serap Visi Presiden dalam Bangun Daerah

Lebih lanjut, Idham berjanji pihaknya akan melakukan pengamanan secara maksimal pada seluruh kegiatan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Dalam upaya pengamanan itu, Idham menyebut institusinya bakal mengedepankan dua strategi, yaitu pencegahan dan penindakan.

Pencegahan yang dimaksud Idham adalah menghindari adanya pemborosan anggaran daerah. Dalam upaya ini, Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Strategi kedua yaitu penegakkan hukum. Opsi ini menjadi pilihan paling terakhir yang diambil kepolisian.

"Jadi ada proses pencegahan, ada proses penegakan hukum," ujar Idham.

Kompas TV Sehari setelah dilantik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprioritaskan stabilitas politik dan penyerapan anggaran di awal masa kerjanya.<br /> Hal ini disampaikan Tito Karnavian yang menghadiri apel di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Salah satu perhatian Tito Karnavian yakni meminta kepala daerah berperan menjaga stabilitas politik di daerah masing-masing. Selain itu, Tito juga memberi perhatian soal anggaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com