Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Kompas.com - 13/11/2019, 18:14 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Anggota Komisi II DPR, Hugua, dalam diskusi yang membahas larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pilkada di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).(Dian Erika/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR, Hugua, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar undang-undang jika tetap ingin melarang mantan terpidana korupsi ikut pilkada.

KPU memasukkan larangan tersebut dalam draf Peraturan KPU (KPU) Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

"Kami kan tidak punya kewenangan membentuk PKPU. Hanya kami mengingatkan jangan anda (KPU) melanggar undang-undang," ujar Hugua dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Undang-undang yang dimaksud yakni UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam undang-undang tersebut, kata Hugua, eks koruptor tetap diperbolehkan mencalonkan diri dalam pilkada sepanjang sudah mengumumkan status pidananya di laman resmi KPU dan media massa.

"Itu bunyi undang-undang lho, bukan saya yang mengatakan," tegas politikus PDIP ini.

Dia melanjutkan, berdasarkan hierarki peraturan perundangan, PKPU yang diusulkan oleh KPU berada di bawah UU Pilkada.

"PKPU tidak boleh melampaui batas kewenangan di dalam UU Pilkada. Maka kami tegaskan KPU ikuti saja aturan dalam UU Pilkada," tutur dia.

Selain itu, Hugua mengingatkan jika masih ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016 dan Mahkamah Agung (MA) pada 2018 yang memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi mengikuti pilkada.

Sebelumnya, KPU hendak melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pilkada tahun depan. KPU berpendapat, aturan tersebut tidak akan melanggar hak asasi seorang eks koruptor.

Sebab, pada Pilpres tahun lalu pun, larangan serupa sudah ada.

"Dalam pemilu presiden dan wakil presiden itu salah satu syaratnya calon presiden maupun cawapres itu belum pernah korupsi. (Pilkada) ini kan pemilu juga. Kalau kemudian seperti itu, apakah itu dimaksud sebagai pelanggaran HAM? Kan tidak," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019) lalu.

Kompas TV Keinginan KPU untuk melarang mantan koruptor ikut pemilihan kepala daerah ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut larangan tersebut dapat mengebiri hak politik seseorang. Menurut Tito ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam menyikapi korupsi di pemerintahan. Yaitu dengan hukuman perampasan hak politik atau memberikan rehabilitasi pada napi koruptor dan memberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kedua langkah tersebut nantinya akan didiskusikan Tito bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum mengajukan draf peraturan KPU atau PKPU dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Salah satunya mengenai larangan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. Pada Pemilihan Legislatif 2019 KPU juga sempat mengeluarkan larangan mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi tersebut. Namun aturan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pelarangan tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang Pemilu. #Koruptor #Pilkada2020 #Mendagri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.