Kompas.com - 13/11/2019, 09:02 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi Fabian Januarius KuwadoWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI Achmad Baidowi menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang eks koruptor maju dalam Pilkada 2020.

PPP memahami niat KPU melarang mantan napi koruptor maju pilkada. Hal ini, kata Baidowi, merupakan keinginan seluruh parpol.

Namun ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara hukum. Maka, segala persoalan harus didudukkan pada pijakan norma hukum.

"Kami mengingatkan bahwa putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 membolehkan mantan napi maju pilkada dengan syarat mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan napi," kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: 2 Alasan KPU Tetap Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Baidowi mengatakan, Mahkamah Agung (MA) juga pernah membatalkan pasal pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 terkait larangan eks koruptor maju sebagai caleg.

Oleh karena itu, Baidowi meminta KPU kini berhati-hati dalam menyusun norma dalam PKPU agar tidak menabrak peraturan perundang-undangan.

"Bahwa KPU adalah pelaksana UU, bukan penafsir ataupun pembuat UU. Jadi, sebaiknya lakukan tugas sesuai tupoksinya," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, akan tetap melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah serentak 2020.

KPU tetap memberlakukan larangan itu meskipun PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor ikut pemilu sempat dibatalkan MA.

KPU beralasan menemukan novum baru yang bisa mematahkan putusan MA itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Penambahan 5.720 Kasus Covid-19, Varian Baru B.1.617 Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Polisi Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Minta Rp 1,5 Miliar hingga Penilaian Citra yang Memburuk

Nasional
Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Penyidik KPK Asal Polri yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Dapat Dihukum Seumur Hidup

Nasional
Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Bertemu Nanti Sore, Ini yang Akan Dibahas PKS dan Demokrat

Nasional
Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Terorisme, Kerukunan Beragama, dan Kehadiran Negara

Nasional
Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Nasional
Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Nasional
Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Nasional
Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Nasional
Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Nasional
Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Nasional
Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Nasional
Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X