Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Kompas.com - 12/11/2019, 19:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, pada Senin (18/11/2019) pekan depan.

"Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang pada hari Senin, 18 November 2019 di Gedung KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2019).

Febri menuturkan, KPK telah menerima surat dari Yamitema yang menyatakan bahwa Yamitema tidak dapat menghadiri pemeriksaan yang sedianya digelar pada Senin (11/11/2019).

Baca juga: Menkumham Yasonna Minta Anaknya Tak Penuhi Panggilan KPK, Ini Alasannya

Dalam surat itu, kata Febri, Yamitema tak bisa hadir dengan alasan belum menerima surat panggilan dari KPK yang dikirimkan ke kediaman Yamitema di Medan, Sumatera Utara.

"Pada prinsipnya, (Yamitema) menyampaikan tidak dapat menghadiri pemeriksaan kemarin karena belum menerima surat yang dikirimkan KPK ke rumah di Medan," ujar Febri.

Febri menyebut, sebelumnya KPK telah mengirimkan surat panggilan terhadap Yamitema sesuai alamat Yamitema yang tertera di data administrasi kependudukan.

Baca juga: Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Menurut rencana, Yamitema akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Isa Ansyari (Kepala Dinas PUPR Kota Medan nonaktif) atas kasus suap proyek jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Yamitema akan diperiksa atas statusnya selaku Direktur PT Kani Jaya Sentosa. Saat ditelusuri dari akun Linkedin Yemitema Laoly, perusahaan yang dipimpinnya bergerak di bidang pembangunan jalan dan sekolah.

Yasonna sebelumnya menyatakan bahwa ia menyarankan agar anaknya tidak memenuhi panggilan KPK sebelum mendapat surat panggilan resmi dari lembaga antikorupsi tersebut.

Baca juga: Kasus Wali Kota Medan, 7 Pejabat Pemkot Diperiksa KPK

Menurut Yasonna, Yamitema sebelumnya hanya menerima foto surat panggilan dari Pemerintah Kota Medan.

"Saya bilang, sudah kirimi saja surat ke KPK, mendapat informasi begini, nanti kalau dapat panggilan yang dapat hard copy-nya dia akan datang. Mungkin klarifikasi ya," ujar Yasonna, Senin.

Kompas TV Staf Protokol Wali Kota Medan yang sempat buron dari kejaran KPK akhirnya menyerahkan diri. Untuk sementara waktu AND kini berada di Mapolrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.<br /> Tim penyidik KPK kembali mendatangi Kantor Wali Kota Medan Jumat (18/10) siang. Selain menggeledah ruangan, KPK juga memeriksa buronan AND yang sempat kabur saat dikejar KPK.<br /> AND sebelumnya diketahui mendatangi kantor wali kota medan untuk menyerahkan diri. AND kini dibawa ke Mapolrestabes oleh penyidik KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com