Cegah Radikalisme, Ketua MPR Dorong Pemerintah Masukkan Kurikulum Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, MPR sedang mendorong pemerintah untuk memasukkan kurikulum pelajaran Pancasila di setiap tingkatan sekolah untuk cegah intoleransi dan radikalisme.

"Kami sedang mendorong pemerintah untuk memastikan kembali kurikulum masalah pelajaran Pancasila dalam setiap tingkatan sekolah," kata Bambang usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, tingkatan sekolah yang dimaksud adalah mulai dari SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi.

Hal ini diperlukan, karena menjaga toleransi dengan Pancasila adalah tugas yang harus terus dilakukan bersama.

Apalagi, ancaman radikalisme, kekerasan, dan intoleransi memang nyata adanya di negeri ini.

"Sehingga ke depan kita dalam berbangsa dan bernegara ini tidak main-main. Kita tidak ingin negara terpecah belah, perang saudara makanya kita harus sadarkan bahwa bersatu itu keren," kata Bamsoet.

Baca juga: Ketua MPR: Mayoritas Masyarakat Indonesia Pilih Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Sebab, untuk mencegah intoleransi dan radikalisme, kata dia, Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi negara terbuka.

Tidak hanya itu, kerukunan sosial antar pemeluk agama, suku, dan kelompok masyarakat lainnya juga harus ditingkatkan agar toleransi dan saling menghormati bisa diterapkan.

Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal untuk jadi ideologi resmi.

"Penyebaran paham radikalisme nyata dan ada, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal ideologi resmi negara ini," ujar Bambang.

Dengan demikian, kata dia, gejala-gejala intoleransi dan radikalisme yang belakangan muncul tak mewakili bangsa Indonesia yang masih memelihara toleransi.

"Gejala intoleransi dan radikalisme tak sepenuhnya mewakili potret besar toleransi umat beragama di Indonesia," kata dia.