Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKIP Usul Bentuk Asosiasi Pelaku Industri Pertahanan

Kompas.com - 07/11/2019, 16:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengusulkan dibentuknya asosiasi yang mewadahi seluruh pelaku industri pertahanan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pelaksana KKIP Eris Herryanto dalam sebuah diskusi di Galeri Foto Antara, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

"Pemikiran KKIP, kita perlu membuat asosiasi baik itu terdiri dari industri swasta maupun BUMN. Supaya tidak ada gap. Kalau kita bicara alutsista, menurut undang-undang integraternya adalah BUMN," ujar Eris.

Baca juga: Berkunjung ke Mabes TNI, Prabowo Janji Perkuat Alutsista

"Tetapi pohon teknologi yang ada di dalam itu banyak sekali. Dan makanya kami sepakat BUMN dan swasta harus punya asosiasi sendiri. Sehingga kalau ada masalah biar diselesaikan mereka. Selebihnya kami yang buat kebijakan," lanjut Eris.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat KKIP akan mengajukan ke Menteri Pertahanan ihwal pembentukan asosiasi pelaku industri pertahanan itu.

Dengan demikian, harapannya industri pertahanan dalam negeri bisa lebih terintegrasi dan mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Dalam waktu dekat tahun ini kami akan mengajukan ke Menhan sebuah asosiasi industri pertahanan baik BUMN atau swasta. Mudah-mudahan bisa diterima Pak Menhan selaku ketua harian," kata dia.

Kompas TV Dalam rapat terbatas bidang Polhukam kemarin, Presiden Jokowi mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memanfaatkan anggaran belanja dengan benar. Presiden meminta agar Menhan meminimalisasi impor untuk memacu industri strategis dalam negeri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com