Rapat di DPR, Menteri Agama Diminta Tak Bikin Gaduh soal Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi mengikuti rapat pertama dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Fachrul Razi didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan jajaran Kementerian Agama.

Pada rapat tersebut, para anggota dewan memberi peringatan kepada Fachrul terkait pernyataannya soal isu-isu radikalisme yang menjadi perbincangan publik beberapa hari yang lalu.

Baca juga: Saat Menkes Terawan Grogi dan Gugup dalam Rapat Perdana dengan DPR...

Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Isqan Qolba Lubis meminta Fachrul berhenti menyampaikan pernyataan kontra-roduktif terkait isu-isu radikalisme.

Ia menyarankan, Fachrul fokus membangun kerukunan di internal dan eksternal agama.

"Kami dari fraksi PKS menginginkan Kementerian Agama supaya menyetop statement-statement yag kontra produktif, dan fokus membangun Kementerian agama khususnya membangun kerukunan di dalam internal agama dan kerukunan dengan eksternal agama," kata dia.

Isqan mengatakan, sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Agama tidak masuk terlalu jauh dalam internal agama.

"Saya perlu ingatkan pemerintah tidak boleh masuk terlalu dalam internal agama itu, karena setiap agama punya ciri khas dan biarlah agama ada dalam hati manusia," ujar dia.

Senanda dengan itu, anggota Komisi VIII dari Partai Demokrat Nanang Samodra sepakat dengan pernyataan Isqan.

Ia menyarankan Fachrul untuk kembali meninjau prinsip deradikalisasi dengan pendekatan religius.

"Kami harap kementerian agama lebih fokus pada pendekatan religius," ujar dia.

Baca juga: Menag Fachrul Razi Singgung soal Korupsi, Ini 4 Kasus di Kemenag

Kemudian, anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq meminta Fachrul memperbaiki cara berkomunikasi kepada publik terutama terkait isu-isu radikalisme.

"Jadi saya minta cara komunikasi publik diperbaiki. Jangan demokrasi diisi oleh kegaduhan, oleh noise tapi oleh voice. Harus suara yang substansional. Saya berharap Kemenag ini menjadi pelopor untuk penerapan good governance yang transparan, patisipatif dan akuntabel," kata Maman.