Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Bambang Soesatyo Tak Hadiri Pleno Golkar

Kompas.com - 06/11/2019, 22:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap alasan ketidakhadirannya dalam rapat pleno Golkar, Selasa (5/11/2019) lalu.

Bambang mengaku, tak bisa hadir dalam pleno lantaran harus menghadiri rapat mendadak di luar DPP Golkar.

"Kemarin saya ada rapat di luar. Karena undangannya mendadak, saya enggak bisa mundurkan agenda yang sudah terjadwal sebelumnya," kata Bambang saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo Tak Hadiri Rapat Pleno Golkar, Ada Apa?

Adapun, Bambang menyambangi kantor DPP Nasdem atas kapasistasnya sebagaI Ketua MPR RI.

Meski tak hadir dalam rapat, Bambang menyebut, dirinya diwakili oleh beberapa kader Golkar yang lain.

"Kan ada teman-teman saya di sana," ujar dia.

Bambang mengatakan, kehadirannya di acara Nasdem itu dalam rangka roadshow kebangsaan. Ia akan mendatangi para ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Rapat Pleno DPP Partai Golkar Dimulai Tanpa Bambang Soesatyo

"Kami minta Bang Surya agar minggu ini bisa menerima kami, pimpinan MPR, untuk berdialog tentang kebangsaan terkait rekomendasi MPR periode lalu soal amendemen, dan perlunya dihidupkan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)," kata Bambang.

Selain Surya, Bambang sebelumnya telah mendatangi Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ke depan, Bambang juga akan meneruskan roadshow ke partai lainnya, termasuk organisasi-organisasi keagamaan.

 

Kompas TV 1. Presiden Jokowi menilai seharusnya setelah bulan Agustus proses pelelangan seharusnya tidak lagi dalam tahap konstruksi. Menurutnya kebiasaan ini tidak baik dan berpotensi membuat kualitas bangunan yang digarap menjadi buruk. Dalam pidatonya Jokowi juga mengingatkan agar sistem pelelangan elektronik yang saat ini sudah berjalan, dibarengi dengan cara pandang yang mengikuti sistem yang cepat dan transparan. Beberapa sektor seperti infrastruktur mendapatkan anggaran sebesar Rp 423 triliun. 2. Menurut Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, sebelum terjadinya polemik desa fiktif, kementriannya telah menemukan 15 desa fiktif. Budi arie tidak menyebutkan lokasi 15 desa fiktif ini. Namun menurutnya kemunculan desa fiktif yang menerima anggaran dana desa ini disebabkan karena warga di desa bersangkutan banyak yang pergi karena berbagai sebab. Sebelumnya menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya desa fiktif yang menerima anggaran dana desa. Kedepan pemerintah diminta mengawasi penyaluran dana desa apalagi anggaran dana desa di tahun 2020 mencapai Rp 72 triliun. 3. Tim kepolisian mendatangi permukiman di kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penyelidikan, polisi mengambil sejumlah sampel, diantaranya air limbah, air dari tangki septik, dan sampel gas. Dari penyelidikan sementara, ledakan terjadi akibat kumpulan gas seperti gas metana dan karbondioksida yang terpicu oleh percikan api. Polisi menyatakan, pengecekan gas tangki septik menggunakan api sangat dilarang, sehingga ke depannya diperlukan sosialisasi kepada warga. Ledakan tangki septik di sebuah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur merenggut nyawa Sabri. Korban sehari hari memang bekerja sebagai petugas penyedot WC. #Jokowi #desafiktif #srimulyani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com