Menteri dari Nasdem Tegaskan Pernyataan Surya Paloh Bukan Sinyal Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memastikan pernyataan ketua umumnya Surya Paloh bukanlah sinyal dari partainya untuk beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Johnny mengatakan pernyataan Surya bermaksud agar Nasdem melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah di parlemen.

"Tidak (oposisi). Salah kamu punya kesimpulan. Yang disampaikan kemarin itu fungsi check and balance. Itu perlu ada untuk memastikan pemerintah itu bekerja dengan baik, negara mendapat manfaat dengan baik," kata Johnny di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Nasdem Bantah Kesepakatan dengan PKS Guna Tingkatkan Daya Tawar

Ia memastikan Nasdem tetap menjadi mitra koalisi utama pemerintah di parlemen dan Kabinet Indonesia Maju.

Ia menambahkan, pernyataan Surya Paloh tersebut justru menjadi motivasi bagi para menteri dari Nasdem di kabinet untuk bekerja optimal.

"Justru (pernyataan) itu untuk memperkuat kinerja kabinet. Jangan dibolak-balik. Kami bergerak ini untuk memperkuat kabinet, untuk memastikan Pak Jokowi bekerja dengan baik," ujar Johnny.

Baca juga: Wasekjen PDI-P Ingatkan Nasdem Jangan Berpolitik Dua Kaki

"Tapi proses politik itu bekerja dengan baik. Dan fungsi ketatanegaraan itu berjalan dengan baik. Itu kan tujuan yang harus didukung. Kami koalisi pemerintah dan akan bekerja bersama pemerintah dan menjadi garda terdepan pemerintah di parlemen," lanjut dia.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak menutup kemungkinan partainya akan berbeda sikap dengan pemerintah, meski saat ini Nasdem masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selain itu, tiga kader Partai Nasdem juga menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Saan: Nasdem Memastikan PKS Clear dari Kelompok Radikal

Menurut Paloh, bisa saja sikap Partai Nasdem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam mengkritik kebijakan pemerintah.

"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.

Baca juga: Langkah Awal Partai Nasdem dan PKS Imbangi Pemerintahan Jokowi...

Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.

Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis tapi yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.

"Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," ucap Paloh.