JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah (Pemda).
Hal itu menjadi kesepakatan antara KPK dan Kemendagri usai Mendagri Tito Karnavian bertemu dua Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Mereka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Baca juga: KPK Bantu Tertibkan Aset Milik Pemda di Sulsel Senilai Rp 6,5 Triliun
Alex mengatakan, ada sejumlah sektor yang menjadi fokus pengawasan KPK yakni sesuai dengan prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya usai dilantik.
Sektor-sektor itu berkaitan dengan infrastruktur hingga perizinan untuk berinvestasi di daerah.
"Kami akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan lima hal. Yang pertama terkait dengan infrastruktur, kemudian SDM, dan investasi," ujar Alex usai bertemu Mendagri Tito Karnavian.
"Itu yang menjadi concern dari Bapak Presiden. KPK juga akan memfokuskan ke area situ. Nanti kami akan koordinasi dengan Mendagri," lanjut dia.
Alex berharap, pengawasan yang dilakukan KPK akan memunculkan kewaspadaan para kepala daerah dalam mengelola anggarannya untuk menjalankan visi Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Tito Minta Anak Buah Sisir Pemda yang Penyerapan Anggarannya Jelek
Karenanya, KPK akan terus mengawasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri selaku pihak yang membawahi urusan tersebut.
"Supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden. Supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Itu nanti yang akan kami lakukan bersama dengan Kemendagri," lanjut Alex.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.