Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Awasi Anggaran Pemda di Sektor Infratruktur hingga Perizinan

Kompas.com - 30/10/2019, 16:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu menjadi kesepakatan antara KPK dan Kemendagri usai Mendagri Tito Karnavian bertemu dua Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Mereka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: KPK Bantu Tertibkan Aset Milik Pemda di Sulsel Senilai Rp 6,5 Triliun

Alex mengatakan, ada sejumlah sektor yang menjadi fokus pengawasan KPK yakni sesuai dengan prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya usai dilantik.

Sektor-sektor itu berkaitan dengan infrastruktur hingga perizinan untuk berinvestasi di daerah.

"Kami akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan lima hal. Yang pertama terkait dengan infrastruktur, kemudian SDM, dan investasi," ujar Alex usai bertemu Mendagri Tito Karnavian.

"Itu yang menjadi concern dari Bapak Presiden. KPK juga akan memfokuskan ke area situ. Nanti kami akan koordinasi dengan Mendagri," lanjut dia.

Alex berharap, pengawasan yang dilakukan KPK akan memunculkan kewaspadaan para kepala daerah dalam mengelola anggarannya untuk menjalankan visi Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Tito Minta Anak Buah Sisir Pemda yang Penyerapan Anggarannya Jelek

Karenanya, KPK akan terus mengawasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri selaku pihak yang membawahi urusan tersebut.

"Supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden. Supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Itu nanti yang akan kami lakukan bersama dengan Kemendagri," lanjut Alex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com