Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Kawal Kasus Polisi Bersenjata Api Saat Demo di Kendari

Kompas.com - 29/10/2019, 16:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut mengawal proses hukum enam orang polisi yang terbukti membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, September 2019 lalu.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, Komnas HAM akan memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada keenam polisi itu setimpal dengan perbuatannya.

"Nanti kami akan periksa, apakah hukuman disiplin yang sudah dikenakan kepada enam orang ini cukup atau tidak, atau setimpal dengan kesalahan yang sudah diperbuat," kata Beka di Hotel Sari Pacific, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: 2 Mahasiswa Tewas Saat Demo di Kendari, Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala 6 Polisi Ditunda

Beka menuturkan, pertanyaan yang harus dijawab polisi saat ini adalah, apakah keenam polisi itu menembakkan senjata apinya sehingga menyebabkan dua orang mahasiswa tewas atau tidak.

Beka mengatakan, Komnas HAM telah membentum Tim Pencari Fakta guna mengungkap pertanyaan tersebut. Tim, kata Beka, sudah mulai bergerak dengan memeriksa sejumlah keterangan dari beberapa pihak.

"Kami akan meminta keterangan lebih lanjut kepada Polda Sulawesi Tenggara untuk detil-detil lainnya," ujar Beka.

Diberitakan, enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara, dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar standard operational procedure (SOP) dengan membawa senjata api saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Dalam sidang disiplin, terungkap bahwa tiga dari enam polisi tersebut melepaskan tembakan ke udara saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: 5 Polisi yang Bawa Senpi Saat Amankan Demo di Kendari Ternyata Tak Ikut Apel

Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, ketiganya melepaskan tembakan ke udara sebanyak satu dan dua kali.

Mereka melepaskan tembakan ke atas sebanyak satu dan dua kali. Ada dua tiga orang yang menembak ke atas, inisialnya DK cs," kata Hendro.

Hendro mengatakan bahwa kelima polisi tersebut tidak mengikuti apel sebelum melakukan pengamanan demonstrasi mahasiswa sehingga mereka tidak mendengar arahan atau instruksi kapolres. 

 

Kompas TV Silaturahmi Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu dianggap menjadi titik mulai membaiknya hubungan dua keluarga mantan presiden RI ini. Saat itu Demokrat digadang-gadang bakal bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Apalagi ditambah dengan sejumlah pertemuan, baik antara AHY dengan Jokowi maupun sang ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga pengumuman dan pelantikan menteri dan wakil menteri, tidak ada satu orang pun yang menjadi representasi Partai Demokrat. Rumor pun menyeruak. Seperti pernyataan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, yang kami kutip dari laman Detik.com. Ia menduga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak setuju kalau Demokrat masuk koalisi.<br /> Menurutnya penolakan terhadap Demokrat sama halnya dengan menolak putra SBY, yaitu AHY. Menanggapi pernyataan Andi Arief, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pemilihan menteri telah melalui proses yang panjang dan sepenuhnya hak presiden. Puan juga menegaskan hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono tetap baik. Puan menambahkan jika pihak yang menuding adanya upaya menjegal AHY di Kabinet Indonesia Maju hanya sekadar untuk memberi kesan seolah-olah ada masalah dalam pemilihan menteri Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin. #SBYMegawati #KabinetIndonesiaMaju #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com